Oleh: Hafid Abbas
President, the Southeast Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) 2014-2015
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keragaman paling kompleks di dunia. Pada 2025, jumlah penduduk Indonesia tercatat sekitar 289 juta jiwa (BPS, 2025), menjadikannya sebagai negara dengan populasi terbesar keempat secara global. Penduduk tersebut tersebar di lebih dari 17.500 pulau, dengan latar belakang sosial- budaya yang sangat beragam, mencakup sekitar 1.340 suku bangsa yang menggunakan 718 bahasa daerah (Kemdikbud, 2020). Keanekaragaman ini merupakan kekayaan yang luar biasa, sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, harmonis, makmur dan berkelanjutan.
Dalam konteks kebangsaan, Indonesia memiliki fondasi pemersatu yang kuat, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Dengan satu bahasa persatuan, satu bangsa, dan satu tanah air, Indonesia berupaya menjaga kohesi sosial di tengah pluralitas yang tinggi. Namun demikian, keberagaman tersebut tidak serta-merta menjamin terciptanya keadilan sosial. Tanpa adanya komitmen yang kuat terhadap penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), perbedaan justru dapat menjadi sumber konflik dan ketimpangan sosial.
Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, mencakup sekitar 8,2 juta kilometer persegi yang terdiri atas daratan dan lautan. Luas wilayah ini bahkan mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan Uni Eropa. Kondisi geografis tersebut menambah kompleksitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam memastikan pemerataan akses terhadap layanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berbasis HAM menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diterapkan secara sistematis.
Pembangunan berbasis HAM pada dasarnya merupakan upaya menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak sesama sebagai bagian dari kehidupan sosial yang beradab.
Menyadari pentingnya pendekatan ini, pemerintah melalui Kementerian HAM sejak tahun 2025 merintis program Desa Sadar HAM sebagai salah satu strategi pembangunan berbasis HAM dari tingkat akar rumput. Program ini bertujuan untuk menjadikan desa sebagai ruang sosial yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga sebagai pusat praktik nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran Desa Sidorejo pada 23 Agustus 2025 oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, menjadi tonggak awal dari gerakan nasional ini.
Desa Sadar HAM dirancang sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam seluruh aspek kehidupan desa. Pada tahap awal, ditargetkan pengembangan 200 desa atau kelurahan sebagai proyek percontohan nasional. Desa-desa ini diharapkan dapat menjadi laboratorium sosial dalam mengembangkan praktik-praktik terbaik terkait pemenuhan hak warga, yang kemudian dapat direplikasi di wilayah lain.
Salah satu fokus utama dalam pengembangan Desa Sadar HAM adalah penyediaan layanan publik yang inklusif, adil, dan transparan. Pelayanan publik di tingkat desa harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa.
Selain itu, pemenuhan hak dasar warga menjadi prioritas utama dalam program ini. Hak atas pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan kepastian hukum harus dijamin secara berkelanjutan. Desa Sadar HAM mendorong pemerintah desa untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang layak terhadap layanan-layanan tersebut. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga dengan upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat. Desa Sadar HAM menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di kalangan masyarakat, mulai dari tingkat dusun hingga rumah tangga. Dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, sekaligus menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih adil dan inklusif.
Perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan Desa Sadar HAM. Program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kelompok rentan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, peluang kerja, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Untuk memastikan implementasi yang efektif, Desa Sadar HAM dilengkapi dengan sejumlah indikator dan mekanisme evaluasi. Di antaranya adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap HAM, kualitas pelayanan publik, keberadaan mekanisme pengaduan pelanggaran HAM, tingkat partisipasi warga, serta integrasi nilai-nilai HAM dalam budaya lokal. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan langkah perbaikan yang tepat.
Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo, pengembangan Desa Sadar HAM diharapkan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengadopsi model lead school dari UNESCO, di mana desa-desa percontohan berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pengembangan bagi desa-desa lainnya. Dalam model ini, Desa Sadar HAM tidak hanya menjadi objek program, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menyebarluaskan praktik-praktik terbaik.
Desa percontohan berperan sebagai pusat pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat dari wilayah sekitarnya. Melalui kegiatan workshop, pelatihan, dan pendampingan, kapasitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, desa ini juga berfungsi sebagai pusat konsultasi dan sumber daya, yang menyediakan berbagai informasi, metode, dan inovasi terkait implementasi HAM di tingkat lokal.
Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar-desa dalam membangun jaringan pembelajaran yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap desa mampu mengimplementasikan prinsip- prinsip HAM secara konsisten. Hasil-hasil keberhasilan kemudian didokumentasikan dan disebarluaskan melalui berbagai media, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam pengembangan HAM memiliki potensi besar untuk berhasil. Di Filipina, program komunitas sadar HAM menitikberatkan pada pendidikan dan peningkatan kapasitas aparatur lokal. Di India, pembangunan desa berbasis HAM menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, di Brasil, fokus utamanya adalah transparansi dalam pengelolaan sumber daya serta perlindungan kelompok rentan. Di Afrika Selatan, pendekatan yang digunakan mengintegrasikan advokasi HAM dengan penguatan hukum adat untuk mewujudkan pemerataan.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi HAM sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan dengan konteks lokal. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik tersebut, namun tetap harus mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan geografisnya yang unik. Dengan demikian, Desa Sadar HAM dapat berkembang sebagai model yang kontekstual dan relevan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Pada akhirnya, pengembangan Desa Sadar HAM menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap pemajuan HAM tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan kebijakan dan layanan yang adil, sementara masyarakat harus aktif dalam memperjuangkan haknya serta menghormati hak orang lain.
Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang berperadaban HAM. Ketika nilai-nilai HAM tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan.
Dengan demikian, Desa Sadar HAM merupakan salah satu strategi nyata dalam mewujudkan visi HAM untuk Semua dan Semua untuk HAM. Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan stabilitas sosial menuju Indonesia yang akan semakin maju, adil, dan sejahtera.
Pada akhirnya, visi human rights for all and all for human rights bukan sekadar slogan normatif, melainkan panggilan kolektif untuk bertindak. Desa Sadar HAM menjadi jembatan strategis menuju masyarakat yang berkeadaban, di mana setiap individu tidak hanya menikmati haknya, tetapi juga berperan sebagai penjaga hak orang lain. Sekjen PBB, Kofi Annan, pernah menegaskan bahwa “no development without security, no security without development, and neither without human rights.” Pernyataan ini menegaskan keterkaitan yang tidak terpisahkan antara pembangunan, keamanan, dan penghormatan terhadap HAM. Dalam konteks Desa Sadar HAM, prinsip ini mengandung makna bahwa HAM harus menjadi fondasi bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan sosial: tanpa penghormatan HAM, pembangunan tidak akan berkelanjutan, dan tanpa keadilan sosial, keamanan tidak akan kokoh. Oleh karena itu, “HAM untuk Semua” berarti setiap warga negara, tanpa kecuali, berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya; sedangkan “Semua untuk HAM” menegaskan bahwa setiap individu, komunitas, dan institusi memiliki tanggung jawab aktif untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Desa Sadar HAM tidak hanya menjadi instrumen kebijakan, tetapi juga gerakan moral kolektif yang menempatkan manusia dengan segala harkat dan martabatnya sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.
