UNHAS, Mandela, Xanana, dan Jejak Perdamaian Dunia

Oleh: Hafid Abbas
Promotor Penganugerahan Doktor Honoris Causa Nelson Mandela di Universitas Hasanuddin (2005)

---

SELAMA ini, ukuran universitas berkelas dunia lebih banyak ditentukan oleh indikator akademik: reputasi internasional, kualitas riset, sitasi ilmiah, atau jejaring global. Semua itu penting. Namun, sejarah memperlihatkan bahwa universitas-universitas besar dunia juga dikenang karena pengaruh moralnya terhadap peradaban. Universitas bukan hanya tempat melahirkan pengetahuan, melainkan juga tempat tumbuhnya kepemimpinan yang mampu menyelesaikan konflik, memperjuangkan keadilan, dan memperluas cakrawala kemanusiaan. Dalam perspektif inilah, kontribusi UNHAS layak dibaca sebagai bagian dari diplomasi perdamaian Indonesia kepada dunia.

Dalam pengertian itulah Universitas Hasanuddin (UNHAS) layak dipandang sebagai universitas berkelas dunia. Jejaknya tidak hanya terlihat di ruang kuliah atau laboratorium, melainkan juga dalam upaya mengakhiri konflik, memulihkan martabat manusia, dan membangun perdamaian.

Tidak banyak universitas di dunia yang alumninya berperan penting dalam menyelesaikan tiga konflik besar di negaranya.

Melalui kepemimpinan Muhammad Jusuf Kalla, alumnus UNHAS, Indonesia berhasil membuka jalan damai di Aceh, Poso, dan Maluku—tiga kawasan yang pernah menjadi simbol luka bangsa.

Di Aceh, konflik bersenjata selama hampir tiga dekade nyaris menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari jatuh 3-4 korban jiwa, baik dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), TNI–Polri, maupun warga sipil yang tidak berdosa. Ribuan keluarga kehilangan anggota keluarganya, sementara rasa takut menjadi bagian dari keseharian kehidupab masyarakat.

Penderitaan itu mencapai puncaknya ketika tsunami 26 Desember 2004 menewaskan lebih dari 200.000 orang, memaksa lebih dari setengah juta penduduk mengungsi, dan menghancurkan perekonomian Aceh dengan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar USD7 miliar. Di tengah tragedi kemanusiaan tersebut lahir kesadaran bahwa perang tidak boleh lagi diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kesadaran itulah yang melahirkan Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005. Sejak itu, darah berhenti mengalir di Aceh. Provinsi yang selama puluhan tahun dikenal karena konflik kini lebih dikenal sebagai contoh keberhasilan penyelesaian konflik melalui dialog politik yang damai. Keberhasilan mediasi tersebut kemudian mengantarkan Martti Ahtisaari sebagai fasilitator dialog damai itu menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada 2008.

Perdamaian serupa juga lahir di Poso. Deklarasi Malino I tahun 2001 mengakhiri pertikaian yang telah memecah masyarakat berdasarkan identitas agama. Dari Poso, Indonesia belajar bahwa rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, melainkan keberanian menjadikan masa lalu sebagai fondasi membangun kehidupan bersama yang lebih bermartabat.

Di Maluku, luka yang ditinggalkan konflik bahkan lebih membekas dalam ingatan saya. Ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, saya pernah menempuh perjalanan sekitar 33 kilometer dari pusat Kota Ambon menuju Bandara Pattimura. Sepanjang perjalanan itu, hampir tidak ada bangunan yang masih berdiri utuh. Rumah penduduk, pertokoan, sekolah, kantor, hingga tempat ibadah rata dengan tanah akibat pembakaran dan kerusuhan. Kota yang dahulu dijuluki “Ambon Manise” berubah menjadi hamparan puing-puing.

Namun, melalui Perjanjian Malino II tahun 2002, kebencian perlahan digantikan oleh suasana kehidupan yang lebih damai dan bermartabat. Hari ini Ambon kembali menjadi kota yang damai. Pengalaman Aceh, Poso, dan Maluku menunjukkan bahwa dialog selalu lebih kuat daripada kekerasan, dan rekonsiliasi selalu lebih bermartabat daripada pembalasan.

Ketiga pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perdamaian tidak pernah lahir secara kebetulan. Perdamaian adalah hasil dari kepemimpinan yang berani mengambil risiko politik, kesediaan mendengar pihak yang berbeda, dan keyakinan bahwa tidak ada kemenangan sejati apabila satu pihak terus hidup dalam luka. Nilai-nilai inilah yang diperlihatkan Jusuf Kalla dalam berbagai proses rekonsiliasi dan sekaligus menjadi warisan kepemimpinan yang patut dipelajari oleh generasi muda Indonesia.

Kontribusi UNHAS terhadap perdamaian tidak berhenti pada alumninya.

Pada 10 September 2005, UNHAS menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Nelson Mandela. Penghargaan tersebut bukan sekadar penghormatan kepada seorang negarawan besar, melainkan pengakuan terhadap hubungan sejarah yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Afrika Selatan.

Hubungan itu bermula dari Syekh Yusuf al-Makassari yang diasingkan ke Tanjung Harapan pada abad ke-17. Di tanah pengasingannya, Syekh Yusuf menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang kemudian menjadi bagian dari warisan moral perjuangan rakyat Afrika Selatan. Berabad-abad kemudian, semangat itu menemukan gaungnya dalam perjuangan Nelson Mandela melawan apartheid. Dengan menganugerahkan doktor kehormatan kepada Mandela, UNHAS sesungguhnya mempertemukan kembali dua sejarah yang dipisahkan oleh waktu: sejarah Bugis- Makassar dan sejarah perjuangan kebebasan Afrika Selatan.

Kini sejarah itu memperoleh babak baru.

Pada September 2026, UNHAS berencana menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada José Alexandre ‘Xanana’ Gusmão. Penghargaan ini diberikan bukan semata-mata karena jasa politiknya sebagai pendiri bangsa Timor-Leste, melainkan karena keberaniannya memilih rekonsiliasi ketika dunia mendorong jalan yang berbeda.

Setelah referendum 1999, berbagai pihak mendesak agar dugaan pelanggaran hak asasi manusia dibawa ke mekanisme pidana internasional. Namun, Xanana memilih membangun masa depan bersama Indonesia. Bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didukung diplomasi Hassan Wirajuda dan prakarsa Jusuf Kalla, lahirlah Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

Laporan akhirnya diberi judul Per Memoriam ad Spem—Dari Kenangan Menuju Harapan. Itulah inti rekonsiliasi: masa lalu tidak dihapus, tetapi diingat agar tidak terulang; luka tidak dipelihara, tetapi disembuhkan demi masa depan yang penuh harapan.

Pilihan tersebut membutuhkan keberanian moral yang luar biasa. Xanana memahami bahwa seorang negarawan tidak diukur dari kemampuannya memenangkan peperangan, melainkan dari kebijaksanaannya mengakhiri permusuhan.

Di sinilah tampak benang merah yang menghubungkan UNHAS, Mandela, dan Xanana. Ketiganya dipersatukan oleh keyakinan bahwa perdamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak keberanian manusia.

Jika Nelson Mandela menjadi simbol rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Xanana Gusmão menjadi lambang persahabatan baru antara Indonesia dan Timor-Leste, maka keduanya sesungguhnya mewakili nilai yang sama: keberanian memutus mata rantai kebencian. Tidak mengherankan apabila UNHAS memilih menghormati kedua tokoh tersebut. Universitas ini tidak hanya memberikan penghargaan kepada negarawan yang berhasil meraih kekuasaan, tetapi kepada pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk menyembuhkan luka bangsanya. Pilihan tersebut sekaligus mencerminkan identitas moral UNHAS sebagai kampus yang menempatkan perdamaian, kemanusiaan, dan rekonsiliasi sebagai bagian dari tanggung jawab akademiknya kepada Indonesia dan masyarakat dunia.

Di tengah dunia yang kembali dipenuhi peperangan, polarisasi, dan krisis kemanusiaan, pengalaman UNHAS mengajarkan bahwa universitas tidak cukup hanya menghasilkan ilmuwan yang cerdas. Universitas juga harus melahirkan pemimpin yang mampu mengubah konflik menjadi rekonsiliasi, dendam menjadi persahabatan, dan penderitaan menjadi harapan.

Pada akhirnya, warisan terbesar sebuah universitas bukanlah sekadar jumlah publikasi ilmiah, peringkat internasional, atau banyaknya lulusan yang menduduki jabatan penting. Warisan sejatinya adalah kemampuannya melahirkan manusia yang menghadirkan harapan ketika dunia dikuasai kebencian, membangun jembatan ketika bangsa-bangsa terpecah, serta memilih rekonsiliasi ketika dendam tampak lebih mudah. Jejak UNHAS melalui Jusuf Kalla, penghormatannya kepada Nelson Mandela, dan pengakuannya kepada Xanana Gusmão menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mencapai martabat tertingginya ketika diabdikan bagi perdamaian dan kemanusiaan. Sebagaimana ungkapan Latin, Pax optima rerum—perdamaian adalah yang paling mulia di antara segala hal—demikianlah kiranya ukuran tertinggi sebuah universitas berkelas dunia: bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga ikut memanusiakan dunia.