Tak Terima Tudingan Luhut ke AHY, Demokrat: Anda dan Pemerintah yang Kampungan

Rilpolitik.com, Jakarta – Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon tak terima dengan pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kampungan.

Pernyataan Luhut sendiri berawal dari tudingan AHY bahwa ada upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan oleh rezim melalui peninjauan kembali (PK) oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ke Mahkamah Agung terkait kepengurusan Partai Demokrat.

“Saya menghormati anda sebagai senior dibangsa ini dan yg dituakan di tanah Batak, namun tidak tepat menurut saya kata anda ini utk Ketua Umum kami mas AHY,” kata Jansen melalui akun Twitternya @jansen_jsp seperti Rilpolitik.com kutip pada Sabtu (22/7/2023).

“Saya pribadi dan kami kader @PDemokrat — yg selama bbrp tahun ini berjuang mempertahankan partai kami dari rongrongan Muldoko — sangat terganggu dgn kata-kata anda ini,” lanjutnya.

Ia meminta Luhut untuk tidak perlu ikut campur yang bukan bidangnya. Sebab, Luhut bukanlah menko yang mengurusi politik dan hukum. Ia pun menyindir balik banyak hasil kerja Luhut yang kampungan.

“Fokus saja anda soal investasi, tesla dll yg jadi bidang anda. Dimana banyak juga hasilnya yg terasa kampungan,” ujar Jansen.

Jansen mengatakan pihaknya seringkali mendesak pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi Moeldoko dari jabatannya. Hal itu dilakukan untuk menjaga pemerintah dari tuduhan-tuduhan yang tak diinginkan.

“Soal Muldoko ini, kami sejak awal sudah meminta ke pak @jokowi utk mereshuffle Muldoko. Termasuk saya pribadi selaku kader dan pengurus Demokrat dalam banyak kesempatan tidak pernah jemu meminta itu. Agar pemerintah termasuk Presiden terhindar dari tuduhan macem2. Namun faktanya sampai saat ini dia terus dipertahankan,” katanya.

Lebih lanjut, Jansen balik menuding pemerintah yang kampungan. “Dengan terus membiarkan “begal, copet” atau istilah lainnya yg bermakna tidak punya hak berdasarkan UU Parpol terus bekerja di kabinet, pemerintahan inilah yg sesungguhnya kampungan,” tegas Jansen.

Jansen mengungkapkan, sudah hampir 17 kali pihak Moeldoko kalah di pengadilan, bahkan sampai tingkat kasasi. Dengan fakta ini, lanjutnya, bukannya mata dibuka namun Moeldoko terus dipertahankan dari kabinet.

“Utk pak LBP: harusnya karena anda teman Muldoko juga di kabinet dan sering bertemu, tinggal anda ajukan saja sebenarnya sebuh pertanyaan paling dasar ke dia: “punya KTA Demokrat tidak kau Mul?” Jelas jawabnya tidak!!”

“Kalau dia tidak punya KTA dan jadi kader Demokrat pun tidak pernah, terus apa dasar dia terus mengingini jadi Ketum Demokrat?” tanya Jansen.

Menurut Jansen, tidak ada istilah lain yang tepat disematkan kepada Moeldoko selain sebutan begal.

“Pengganggu namanya ini. Begal kalau istilah skrg. Mengingini sesuatu padahal dia sama sekali tidak punya hak atas itu,” tegasnya.

Kalau Moeldoko berhasil ambil Demokrat, kata Jansen, bukan hanya Anies yang terjegal, tetapi semua kader Demokrat yang maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Jadi atas dasar tersebut, menurut saya: bukan kami Demokrat atau mas AHY yg kampungan. Tapi anda dan pemerintahan yg di dalamnya ada Muldoko ini pak LBP. Krn terus membiarkan orang seperti ini ada di kabinet,” ujarnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa ada upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Luhut menyebut tudingan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kampungan.

“Saya bukan muji-muji presiden. Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin enggak ada, kampungan itu menurut saya,” kata Luhut dalam Program Rosi di KompasTV kemarin.

Luhut mengatakan, Jokowi adalah sosok yang demokratis, sehingga tidak mungkin mencampuri urusan internal partai lain. Justru, kata Luhut, tuduhan AHY itu bisa jadi cerminan dirinya kalau berkuasa nanti.

“Kan enggak mesti Pak Jokowi mencampuri urusan itu semua. Presiden itu sangat-sangat demokratis. Saya kenal, jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang,” ujarnya. (Abn)