JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pendirian Family Office tidak akan menggunakan APBN. Menurutnya, Family Office akan dibiayai oleh para investor yang menaruh uanganya di sana.
“Memang nggak ada yang mau dibiayai (APBN). Ya yang biayain dia sendiri lah. Kan orang yang taruh duitnya di situ, dia taruh duitnya di Indonesia,” ujar Luhut, Kamis (16/10/2025).
Dia menyampaikan pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya mengatur pembebasan pajak bagi investor saat menaruh uangnya di Family Office.
Meski begitu, lanjutnya, para investor harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan berinvestasi pada sejumlah proyek. Dari proyek-proyek itulah pemerintah akan menarik pajak.
“Kita tidak pajakin waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaan, dan menjamin keamanannya. Dan itu yang saya katakan, mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia,” tuturnya.
Untuk mendukung itu, Luhut menyebut pemerintah Indonesia membangun kawasan ekonomi khusus seperti yang dilakukan negara lain. Ia lalu memastikan uang yang disimpan di Family Office tidak akan hilang.
“Makanya kita harus membuat special economic zone, dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain. Dan itu kita harus. Karena betul-betul menjamin bahwa uang dia itu tidak hilang,” tutur Luhut.
Ia pun mengklaim bahwa banyak pengusaha yang tertarik untuk menyimpan uangnya di Family Office Indonesia. Hanya saja, ia masih membocorkan pihak-pihak yang dimaksudnya.
“Banyak! Dari mana saja. Sekarang (Family Office) Singapura, mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa di Tiongkok bisa, tidak di Indonesia, dan selanjutnya. Banyak sekali,” imbuh Luhut.
Saat ini, pemerintah sedang mematangkan regulasi Family Office. Luhut yakin dengan naiknya Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan maka regulasi family office akan segera rampung.
“Ya itu dalam kita kerjain. Sekarang saya pikir, ya dengan Menteri Keuangan yang baru, mestinya lebih cepat,” tutupnya.
