SUMENEP, Rilpolitik.com – Kubu Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim (Faham) mengkritik visi paslon penantang, KH Ali Fikri-KH Unais Ali Hisyam (Final) di Pilkada 2024 yang menempatkan keadilan di atas segalanya. Bagi kubu Faham, kemanusian berada di atas universalisme.
Hal itu disampaikan Tim Sukses (Timses) Faham, Darul Hasyim Fath dalam acara debat terbuka membedah visi-misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang digelar Radar Madura di sebuah hotel kawasan Pajagalan, Kota Sumenep, Jawa Timur pada Selasa (24/9/2024) malam.
Kritik ini berawal dari pernyataan Sulaisi Abdurrazaq sebagai perwakilan kubu Final yang sebelumnya menyebut tidak ada keadilan di Sumenep terkait pembangunan antara daratan dan kepulauan selama kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo. Sebab itu, Final menilai isu keadilan menjadi cukup penting agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang merata.
“Kalau mas Sulaisi mengatakan keadilan segala-galanya, bagi pasangan Faham kemanusiaan di atas universalisme. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Sebab, diksi keadilan, kalau Mas Sulaisi anti dan menjadi antitesis atas teori liberalisme, humanisme itu di atas Jhon Rawls yang sering anda kutip,” kata Darul.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, keadilan tidak serta merta menjadi harus sama apa yang diterima sebagai berkah dari satu kelompok dengan yang lain.
“Karena keadilan dari hampir semua teori menjelaskan penerimaan yang berkesesuaian dari yang dia kerjakan. Mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang dia kerjakan. Itulah keadilan. Mendapatkan sesuatu berdasarkan yang ia butuhkan. Itu tahap tertinggi dalam teori keadilan dan dianut oleh negara-negara utilitarian dan itu disebut sosialisme paling tengah. Kita bisa berdebat itu,” ujarnya.
Darul menilai segala kesemrautan di Sumenep ini tidak bisa dipersalahkan hanya kepada Achmad Fauzi dan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Sebab, katanya, Fauzi baru menjadi Bupati Sumenep selama 3 tahun.
“Gimana cerita? Kemiskinan, kalang kabutnya pengelolaan birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, causa primanya berasal dari narasi-narasi panjang sejarah kabupaten ini. Ngga bisa secara tidak adil dipertanggungkan secara sepihak. Tapi kalau lah Mas Fauzi, PDI Perjuangan harus bertanggung jawab atas carut marutnya suasana dengan penuh ketabahan akan kita terima,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggota DPRD Sumenep dari Dapil 7 yang meliputi Kecamatan Gayam, Nonggunong, Raas, dan Masalembu itu menyinggung kritik Sulaisi terkait bobroknya infrastruktur di daerah kepulauan. Menurut Darul, Sulaisi tidak memiliki legitimasi untuk berbicara tentang kepulauan.
“Mohon ijin Mas Sulaisi, untuk mengkoreksi, yang legitimate bicara kepulauan itu saya, bukan saudara. Sebab, saya anggota DPR dari pulau. Mohon ijin ini, mohon maaf banget, mohon ijin ini dengan segala kerendahan hati,” ucapnya.
(Ah/rilpolitik)
