Juwono Sudarsono dan Arah Pendidikan Bangsa

Penulis: Hafid Abbas
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta 1997–1999

---

Pada 28 Maret 2026, dalam perjalanan dari Watampone menuju Makassar, saya menerima kabar di media sosial bahwa Prof. Juwono Sudarsono telah berpulang. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang dalam, bukan hanya di ranah intelektual, tetapi juga dalam dunia pemerintahan. Yang tersisa bukan sekadar kenangan pribadi, melainkan pelajaran hidup yang terpatri dalam pemikiran, tindakan, dan karya- karyanya. Jejak hidup Juwono melampaui jabatan strategis yang pernah diembannya; ia hadir sebagai teladan utuh—seorang intelektual, pendidik, dan negarawan yang menghadapi kompleksitas bangsa dengan kejernihan nalar, kehangatan hati, dan keteguhan prinsip.

Pada Februari 1999, di sebuah masa ketika bangsa ini sedang menata ulang arah dan harapannya, Presiden B.J. Habibie membentuk Kelompok Kerja Masyarakat Madani. Di dalamnya, saya bersama Malik Fajar—Menteri Agama di kala itu—ditempatkan pada bidang pendidikan. Tugas kami bukan sekadar merumuskan kebijakan, melainkan menenun arah: menyusun gagasan, merangkai strategi, dan menyalakan cahaya bagi perjalanan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa.

Pada 22 Juni 1999, kami berkesempatan mengundang Juwono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Dalam pertemuan tersebut, ia tidak hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi juga menghamparkan visi—pandangan jauh ke depan tentang masa depan pendidikan nasional. Bagi saya, momen itu menjadi ruang pembelajaran yang berharga: menyaksikan secara langsung bagaimana seorang negarawan memandang pendidikan bukan sekadar sistem, melainkan fondasi peradaban.

Sejarah pun memberi kita cermin untuk bercermin. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan krisis Indonesia pada 1998 sama-sama berakar pada badai krisis ekonomi dan goyahnya stabilitas politik, yang perlahan menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Namun, dari dua peristiwa yang serupa itu, lahir dua takdir yang berbeda. Uni Soviet— sebuah negara federasi yang dihuni oleh republik-republik dengan identitas federasinya yang kuat—akhirnya terpecah, karena krisis membuka jalan bagi keinginan untuk berpisah. Ia pun runtuh menjadi lima belas negara baru.

Indonesia memilih jalan lain. Di tengah gelombang krisis 1998, bangsa ini tetap bertahan sebagai satu kesatuan. Dari perbandingan inilah, Juwono menarik pelajaran penting: bahwa pendidikan tidak boleh hanya mencerdaskan akal, tetapi juga meneguhkan jati diri, merawat kebangsaan, dan memperkuat simpul-simpul persatuan.

Dari sana, ia menggarisbawahi beberapa hal mendasar—bahwa arah pendidikan nasional harus berpijak pada kemampuan membangun karakter, memperkuat identitas kolektif, serta menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk tetap bersatu.

Pertama adalah isu yang berkaitan dengan persoalan persatuan dan kesatuan. Juwono menekankan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa bukan sekadar slogan retoris. Menurutnya, persatuan hanya bertahan jika disertai keadilan sosial yang nyata. Salah satu contoh konkret yang beliau soroti adalah kesenjangan pengetahuan antara Jawa dan luar Jawa. Ia melihat bahwa “senjang pengetahuan” dan keterampilan yang semakin besar jauh lebih berbahaya daripada ketidakseimbangan keuangan pusat-daerah. Pendidikan, baginya, adalah “the great equalizer”—satu-satunya jalur pemerataan yang mampu menjembatani disparitas sosial dan ekonomi.

Juwono terlihat menyampaikan pandangan-pandangannya yang amat jernih di tengah suasana krisis yang multidimensi. Ia mengingatkan bahwa tanpa pemerataan kesempatan, dan tanpa keadilan, persatuan bangsa hanya akan menjadi retorika kosong. Perspektif ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya urusan teknis, tetapi juga pilar utama pembangunan keadilan sosial.

Kedua adalah penempatan pendidikan sebagai jembatan antargenerasi: dari mitos 1945 ke Reformasi 1998. Beliau merisaukan adanya senjang generasi dan penipisan modal sosial bangsa. Juwono menekankan perlunya membangun “acuan kebangsaan baru” agar kesinambungan nilai antara era Proklamasi 1945 dan semangat Reformasi 1998 tetap terjaga. Menurutnya, pendidikan harus mampu menumbuhkan pemahaman lintas generasi, lintas suku, agama, dan identitas daerah. Ia bahkan menekankan pentingnya asosiasi profesional menengah sebagai penguat jaringan sosial kebangsaan.

Dalam pandangan Juwono, membangun bangsa bukan sekadar retorika politik, melainkan kerja kolektif yang terstruktur, berkelanjutan, dan inklusif. Pandangan ini relevan hingga kini: generasi muda harus mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang adaptif, tidak terjebak nostalgia masa lalu, tetapi tetap menghargai akar sejarah bangsa.

Ketiga adalah isu globalisasi dan akar lokal: sekolah sebagai “Pialang Budaya”. Juwono juga memberikan wawasan mendalam tentang pendidikan di era globalisasi. Ia menekankan keseimbangan antara kesadaran global dan identitas lokal. Sekolah, khususnya di desa, dipandang sebagai akar identitas sekaligus jendela bagi anak-anak desa meneropong corak kehidupan kota, dan mengenal dunia lebih luas. Sekolah haruslah berfungsi menjembatani identitas lokal, provinsial, nasional, regional, dan global secara harmonis.

Pandangan ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter dan kapasitas anak untuk memahami kompleksitas kehidupan global. Ia menegaskan bahwa modernitas dan tradisi tidak harus dipertentangkan, tetapi dapat dipadukan secara kreatif.

Keempat adalah isu kesejahteraan guru, yang ia kaitkan dengan integritas dan kemandirian organisasi. Pada 8 Agustus 1999, Juwono menindaklanjuti diskusi kami sebelumnya melalui surat elektronik, menyoroti berbagai langkah strategis: beasiswa bagi anak-anak guru dan dosen, kredit ringan bagi guru melalui PGRI, kesempatan tampil di TVRI, termasuk program Gelar Wacana Pagi “Dua Jam Saja” untuk menyosialisasikan isu guru, serta rencana pendirian Badan Kesejahteraan Guru Nasional di bawah BPPN, dengan Saudara Hafid sebagai sekretaris.

Namun, ia menegaskan bahwa semua bantuan ini tidak boleh melemahkan peran PGRI atau mengabaikan perbaikan internal organisasi. Ia memberi contoh bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap: menyeimbangkan dukungan praktis bagi guru dengan upaya memperkuat kemandirian profesi mereka. Bagi Juwono, kebijakan yang baik bukan sekadar kebaikan sesaat, tetapi harus meninggalkan dampak jangka panjang bagi sistem dan institusi.

Akhirnya, setelah Presiden Habibie menyampaikan kepada MPR bahwa ia tidak bersedia maju lagi untuk periode 1999–2004, dan Abdurrahman Wahid terpilih sebagai penggantinya, pada 29 Oktober Juwono diberi amanah memimpin Kementerian Pertahanan (Dephan).

Saya menyampaikan ucapan selamat dan beberapa hari kemudian diterima di kantornya. Dalam pertemuan itu, Juwono membandingkan tugas guru dan prajurit: keduanya mengabdi dengan penuh dedikasi, hanya berbeda konteks. Ia menjelaskan bahwa TNI- AD sedang dalam transisi peran politiknya, TNI-AL dan TNI-AU ingin menegaskan posisi setara, sementara Polri masih harus membangun kepercayaan rakyat. Ia menekankan, jika di Depdikbud yang dibela adalah keterampilan, aset, dan pengetahuan, di Dephan yang dibela adalah Tanah Air. Banyak pahlawan tanpa tanda jasa di Depdikbud, dan banyak pahlawan berseragam dengan tanda jasa di Dephan—namun keduanya sama- sama membutuhkan pengakuan dan perbaikan kesejahteraan. Guru SD dan prajurit, menurutnya, nasibnya serupa.

Saya kemudian menerima amanah dari Presiden Gus Dur sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM. Sayangnya, setelah diberi amanah berbeda, komunikasi saya dengan Juwono tentang arah pendidikan nasional di Era Reformasi tidak sempat berlanjut.

Warisan Keteladanan yang Abadi

Lebih dari sekadar jabatan, Juwono meninggalkan jejak keteladanan: cara berpikir yang jernih, sikap arif, dan empati dalam kepemimpinan. Dari beliau, kita belajar bahwa keadilan meneguhkan persatuan, pendidikan menumbuhkan perubahan, dan identitas budaya memberi keteguhan menghadapi dinamika global. Ketika mengenang beliau, yang terpatri bukan sekadar sejarah, melainkan pelajaran hidup yang terus relevan. Cahaya ilmunya tetap menyala, sementara kita menyimpan duka dalam hening.

Selamat jalan, Prof. Juwono. Magister abiit, sed lumen scientiae eius in aeternum manet; nos autem in silentio dolemus. Sang tokoh telah berpulang, namun cahaya ilmunya tetap menerangi langkah-langkah yang ditinggalkannya.