Rilpolitik.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan besarnya dana desa yang telah pemerintah pusat kirim ke desa-desa. Ia mengungkapkan per desa bisa mendapatkan anggaran hingga Rp2 miliar per tahun.
Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Cianjur, Jawa Barat pada Selasa (26/9/2023).
Dia mengatakan, besarnya dana desa itu seutuhnya dipakai untuk pembangunan desa. Sebab itu, katanya, jika ada desa yang tidak melakukan pembangunan dengan baik, patut diduga ada banyak tindak pidana korupsi di sana.
Menurut Jokowi, total anggaran dana desa mencapai Rp539 triliun untuk 74.800 desa di seluruh Indonesia sejak 2015 sampai 2023. Dari total anggaran itu, Jokowi menyebut telah terbangun 326.000 kilometer jalan desa.
“Pak kok panjang sekali, ya panjang sekali tapi itu tiap desa hanya 5 kilometer, karena kita punya desa 74.800. Kalau selesai 326 (ribu) di bagi hanya kira-kira 4-5 kilometer per desa. Masih sangat pendek sekali,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, dana desa juga digunakan untuk membangun embung di 6.400 desa.
Sebab itu, Jokowi meminta publik untuk ikut mengawasi pembangunan-pembangunan di desa.
Jokowi pun siap menurunkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengecek pembangunan di desa tersebut jika ada indikasi korupsi.
Salah satu indikasi adanya korupsi, kata Jokowi, jika pembangunan di desa tersebut minim.
“Coba nanti Bapak/Ibu sekalian yang ada di desa, para dai, bener ndak angka-angka ini. Ada jalan desa baru enggak, ada embung enggak, ada irigasi baru enggak. Kalau ndak, berarti banyak yang korup disitu. Akan saya turunkan BPK, BPKP,” tutur Jokowi.
Jokowi pun mengancam akan menciduk kepala desa (Kades) yang berani menyelewengkan dana desa.
“Hampir tiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desanya diciduk,” tegasnya.
