FPM Desak KPK Periksa Sumber Kekayaan Anak Ketua Banggar DPR RI

JAKARTA, Rilpolitik.com – Front Pemuda Madura (FPM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa harta kekayaan anggota DPR RI Kaisar Kiasa Kasih Said Putra yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebagai informasi, Kaisar tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 621,6 miliar. Kekayaan itu pun menjadikan dirinya sebagai anggota DPR RI terkaya kelima periode 2024-2029.

Ketua Umum FPM, Asip Irama menilai kekayaan fantastis yang dimiliki pria berusia 31 tahun itu tidak wajar.

“Dari beberapa kajian dan penelusuran di lapangan, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Kaisar merupakan hal yang tidak wajar dan di luar nalar,” kata Asip dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat (7/2/2025).

Asip tidak begitu yakin di usianya yang tergolong masih sangat muda itu bisa melebihi kekayaan ayahnya yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.

“Di usianya yang masih tergolong muda dan karyanya yang tidak terlalu fenomenal ini patut dicurigai, jangan sampai hal janggal lewat begitu saja, bagaimana mungkin kekayaan anak yang baru dilantik belum setahun menjadi DPR kekayaannya mengalahkan jauh ayahnya yang sudah empat periode di Senayan sebagai dua periode menduduki ketua Badan Anggaran (Banggar) di DPR,” ujarnya.

Asip kemudian mencontohkan dugaan kejanggalan LHKPN Kaisar. Dia mengungkap adanya beberapa aset tanah Kaisar yang dihargai tidak wajar.

“Kami hadirkan contoh keanehan dan kejanggalan dari LHKPN Kaisar yang dilaporkan ke Komisi anti Rasuah, tanah yang ada di Kabupaten Sumenep. Di situ ada tanah seluas 3386 m2 hanya seharga Rp1 juta,” ungkapnya.

“Contoh lagi, tanah seluas 512 m2 hanya dihargai Rp2.560.000. Sungguh tidak wajar,” imbuhnya.

Ia mengingatkan KPK untuk proaktif melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan pejabat yang terindikasi tidak wajar.

“Menindaklanjuti kondisi ini, KPK harus sigap. Jangan sampai mitos hukum pandang bulu itu benar terjadi,” ucapnya.

Namun, ia percaya KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto tidak akan perilaku koruptif merajalela.

“KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto kami sangat yakin pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia akan dibabat habis,” ujarnya.

Sebab itu, FPM mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa asal-usul kekayaan Kaisar. “Guna memastikan tidak ada unsur korupsi, gratifikasi, atau pencucian uang,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa pihak terkait, termasuk keluarga, kolega, dan pihak lain untuk memastikan bahwa kekayaan Kaisar diperoleh secara legal.

“KPK jangan hanya mengecek tingkat kepatuhan melapor, tetapi juga harus mengecek validitas harta pejabat yang ada di LHKPN,” ujarnya.

(Ah/rilpolitik)