Rilpolitik.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Giovanni Vincenzo Infantino atau Gianni Infantino di Istana. Bintang jasa itu diberikan Jokowi bersamaan dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh pada Jumat (10/11/2023).
Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean mempertanyakan dasar pemberian bintang jasa tersebut. Ferdinand menilai Gianni Infantino tidak memiliki jasa apapun terhadap bangsa ini sehingga dianggap layak mendapat penghargaan.
“Entah apa dasarnya Presiden FIFA ini diberikan bintang jasa oleh Jokowi,” kata Ferdinand dikutip dari akun X miliknya, @ferdinand_mpu pada Senin (13/11/2023).
Ferdinand menyebut penganugerahan bintang jasa tersebut telah menghina akal sehat sekaligus penghinaan terhadap para pejuang bangsa.
“Saya pikir ini penghinaan kepada akal sehat dan penghinaan terhadap perjuangan para pejuang bangsa dan demokrasi,” ujarnya.
Dia menegaskan, Gianni tidak layak mendapatkan bintang jasa dari negara. Sebab, tak ada jasa untuk bangsa dan negara.
“Pres FIFA ini tak punya jasa apa-apa kepada bangsa, tak layak dapat bintang jasa,” tukasnya.
Diketahui, penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Gianni Infantino tertuang dalam Keputusan Presiden No 70/TK/Tahun 2023.
Dalam Keppres itu, Jokowi memberikan gelar Bintang Jasa Pratama kepada Gianni karena jasanya yang telah memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia di bidang olahraga.
“Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, pengabdian dan pengorbanannya di bidang olahraga yang bermanfaat bagi bangsa dan negara”.
Pertimbangan lainnya, jasa Gianni itu telah diakui secara nasional oleh warga negara Indonesia dan asing. “Dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional serta warga negara asing yang berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia,” katanya.
(Abn/rilpolitik)
