JAKARTA, Rilpolitik.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal mengkritik respons Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh militer Amerika Serikat (AS).
Dino menilai pernyataan Kemenlu sangat standar dan bahkan terkesan takut menyebut nama ‘Amerika Serikat’.
“Saya heran membaca pernyataan @Kemlu_RI re Venezuela yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat. Sejak kapan kita sungkan/takut mengkritik kawan yang lakukan pelanggaran hukum internasional?” kata Dino lewat akun X resminya, Senin (5/1/2026).
Mantan Juru Bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga mempertanyakan sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait dinamika di Venezuela yang melibatkan AS.
“Padahal dunia menunggu pandangan Indonesia sebagai pemain Global South yang penting,” ujar dia.
Menurut Dino, saat ini merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan sikap politik bebas aktif.
“Ini momen Indonesia perlu percaya diri menunjukkan sikap, sama ketika kita dulu menentang invasi AS terhadap Iraq. Bebas aktif itu artinya berani berpendirian,” kata dia.
Dia menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi negara penurut hanya karena kemitraan.
“Bermitra dengan AS, dan dengan negara manapun, tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan hal-hal yang prinsipil,” tutup dia.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui akun media sosialnya, @Kemlu_RI, merespons penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores dalam sebuah operasi militer AS pada Sabtu (3/1/2026).
Kemlu RI menyatakan Indonesia prihatin yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional dan dapat merusak stabilitas regional, perdamaian, serta prinsip-prinsip kedaulatan dan diplomasi.
“Sangat penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela untuk menjalankan kedaulatan mereka dan menentukan jalan serta masa depan mereka sendiri,” tulis Kemlu dalam pernyataannya, Minggu (4/1/2026).
Indonesia mendesak semua pihak untuk melakukan dialog dan menahan diri serta sepenuhnya menghormati hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan warga sipil, yang keselamatan dan kesejahteraannya harus tetap menjadi prioritas utama.
(Ah/rilpolitik)
