JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi II DPR RI, Rezka Oktoberia menyoroti gaya hidup komisioner KPU RI mulai dari penyewaan private jet, mobil dinas lebih dari satu, hingga rumah dinas yang tidak ditempati. Rezka meminta BPK dan KPK turun tangan melakukan pengecekan.
Secara khusus, Rezka merespons alasan Ketua KPU Hasyim Asy’ari soal penyewaan private jet yang disebutnya semata dalam rangka monitoring logistik. Menurut Reza, alasan tersebut mengada-mengada.
“Monitoring apa yang urgent? Sehingga mesti menggunakan private jet ke Denpasar Bali 10 Januari 2024. Untuk memonitor surat suara terkirim, apa harus pakai private jet? Dengan banyaknya pesawat commercial lainnya yang ada setiap waktu,” kata Rezka kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).
Rezka menyebut kegiatan Hasyim di Denpasar adalah monitoring gudang logistik dan sortir surat suara Pemilu 2024 di kabupaten Badung serta penyerahan berita acara pinjam pakai gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata dari Kabupaten Badung. Reza mempertanyakan urgensi dari penyewaan private jet tersebut serta sumber anggarannya.
“Apa urgensinya?? Dan ini pakai dana anggaran mana? APBN? Kalau iya mata anggaran apa?” ujar Rezka.
Rezka menegaskan tak ada urgensinya penyewaan private jet ke Bali. Dia menyebut penerbangan komersil ke Bali sangat banyak. Dia mengatakan tak ada daerah pedalaman di Bali.
“Mana ada daerah pedalaman di Bali. Destinasi wisata yang besar, dan penerbangan untuk ke Bali sangat banyak. Jadi ketua KPU jangan mencari alasan,” ujarnya.
Rezka juga menyoroti pernyataan Hasyim yang menyebut penggunaan private jet karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki KPU dalam pengadaan logistik. Rezka mengatakan hal itu tak bisa dijadikan alasan.
“Tidak tepat dan tidak betul itu Ketua KPU menjawab untuk memonitoring ke Bali harus menggunakan private jet dan dikaitkan 75 hari pengadaan logistik. Di rapat maraton saat penyusunan itu, kita sudah hitung semua waktu dan tahapan, mestinya nggak alasan lagi 75 hari itu. Mengada-ada aja Ketua KPU itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rezka menyinggung mobil dinas para jajaran KPU yang disebutnya lebih dari satu dan rumah dinas yang tidak ditempati. Rezka meminta KPU memberikan penjelasan terkait hal ini.
“Ada point lain dalam raker kemarin yang berkali-kali saya tanya juga tapi tidak bisa di jelaskan oleh Ketua KPU atau komisioner lainnya dan bahkan kesekjenan KPU, yaitu tentang mobil dinas mereka yang diduga lebih dari 1 (ada 3). Juga terkait rumah dinas, mereka tidak tinggal di rumah dinas tapi apartemen di Jl Setiabudi, Kuningan, Jakarta. Mereka tidak bisa jawab, setelah saya minta penjelasan berkali-kali,” tuturnya.
Rezka kemudian meminta BPK dan KPK untuk ikut melakukan pengecekan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“Ini perlu dipertanyakan, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran. Kami DPR harus melakukan fungsi pengawasan. BPK dan KPK harus cek ini, periksa penggunaan anggarannya. Dan mungkin ini juga ada ke daerah lain. Ini juga harus dicek lagi dan kita dalami,” ujarnya.
