Rilpolitik.com, Sumenep – Bupati Sumenep Achmad Fauzi berjanji akan membantu renovasi Masjid Darussalam yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam, Pulau Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Janji itu Fauzi sampaikan saat berdialog dengan masyarakat setempat.
Perbaikan masjid ini merupakan aspirasi kepala desa setempat yang disampaikan secara langsung kepada orang nomor satu di Sumenep itu.
“Kalau saya pribadi, Pak Bupati, perihal Pondok Pesantren Darussalam, saya lebih ke perbaikan masjid. Masjid ini sampai saat ini, ya seperti ini, Pak Bupati,” kata sang kades seperti Rilpolitik.com lihat dalam postingan video akun Instragram, @achmadfauzi_wy pada Senin (17/7/2023).
Kades itu mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah ada perbaikan yang signifikan terhadap kondisi Masjid Darussalam.
“Nggak ada perbaikan yang fundamental, yang signifikan. Ya, sekali lagi sampai saat ini, seperti ini,” tuturnya.
Fauzi langsung merespon permintaan tersebut. Ia berjanji akan mengalokasikan anggaran renovasi Masjid Darussalam tahun ini sesuai dengan kewenangannya.
“Karena bapak tadi mintanya itu langsung ke saya tadi, ya sudah langsung saya sampaikan di depan masyarakat ini. Pokoknya saya usahakan tahun ini sesuai permintaan kepala desa agar di PAK itu dianggarkan, ya saya akan anggarkan sesuai kewenangan saya,” tegas Fauzi.
Fauzi tiba-tiba menyindir DPRD Sumenep dalam upayanya membantu renovasi masjid ini. Ia berharap niat baik dan mulia itu tidak diganggu oleh anggota DPRD.
“Semoga nanti apa yang kita anggarkan ini tidak diganggu sama DPRD yang sudah ada di dapil ini. Itu yang paling penting,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Pernyataan tersebut Fauzi sampaikan sebagai bentuk penekanan bahwa ia secara pribadi serius akan membantu perbaikan Masjid Darussalam. Soal terwujud atau tidak, ia seolah melempar tanggung jawab itu ke DPRD Sumenep.
“Nanti saya akan taruh, nanti saya akan perlihatkan ini (anggaran renovasi) sudah ada. Nanti kalau hilang, berarti hilangnya di DPRD,” ucap Fauzi yang disambut gelak tawa warga yang hadir.
DPRD Sumenep Tak Pernah Hambat Program untuk Kemajuan Masyarakat
Merespon pernyataan tersebut, anggota DPRD Sumenep Fraksi Partai Demokrat Akhmad Zainur Rakhman menegaskan pihaknya tidak pernah menghambat program-program untuk kepentingan kemajuan masyarakat.
“Perlu saya jelaskan bahwa kami di DPRD tidak pernah menghambat, apalagi tidak bersetuju dengan program untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan,” tegas Zainur saat dikonfirmasi Rilpolitik.com melalui pesan tertulis pada Senin (17/7/2023).
Justru, lanjut Zainur, DPRD Sumenep selama ini terus mendorong terciptanya keadilan dari sisi anggaran baik bagi masyarakat daratan maupun kepulauan.
“Kami dalam setiap pembahasan anggaran selalu mendorong adanya keseimbangan anggaran yang adil dan proporsional antara daratan dan kepulauan,” tutur anggota Komisi II itu.
“Jadi saya tegaskan, kami tidak pernah menghambat dan mengganggu. Justru kami selalu mendorong dan mensupport anggaran untuk kepulauan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Zainur bercerita bahwa dulu Bupati Fauzi juga pernah kunjungan ke Pulau Paliat dan menjanjikan bangun jalan, namun janji tersebut malah tak pernah diusulkan di APBD.
“Itu sama seperti waktu Bupati konon safari kepulauan ke pulau Paliat. Ada juga permintaan untuk perbaikan jalan sepanjang sekian meter, tapi di APBD proyek tersebut tidak pernah ada. Dan tidak pernah diusulkan oleh dinas. Kadis sampai di panggil ke Komisi 3 karena banyak masyarakat yang menuntut realisasi apa yang disampaikan oleh Bupati,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dul Siam juga memastikan pihaknya tidak pernah mengganggu usulan eksekutif.
“Insya Allah DPRD tidak pernah mengganggu usulan eksekutif. Apalagi itu terkait dengan kebutuhan dan hajat orang banyak. Kita buktikan saja apakah usulan itu masuk di PAK tahun ini atau tidak,” tegas Dul Siam.
Menurut Dul Siam, pernyataan Fauzi itu seperti hendak mau lempar tanggung jawab ke DPRD ketika anggaran tersebut tak diusulkan.
“Sederhana. Ketika anggaran itu tidak ada atau tidak muncul, nanti masyarakat akan menyalahkan DPRD. Padahal memang tidak diusulkan oleh eksekutif,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (Abn)