Menko Yusril Sebut Pemerintah Tak Larang Nobar Film Pesta Babi

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ besutan Watchdoc itu.

Yusril menyebut kasus pembubaran di beberapa daerah disebabkan persoalan administratif. Ia mencontohkan kegiatan nobar di beberapa kampus lainnya justru berjalan lancar tanpa halangan apa pun.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Sebab itu, ia menegaskan pembubaran nobar film itu bukan arahan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegasnya.

Yusril menilai kritik dalam film tersebut terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua dan lingkungan hidup merupakan hal yang wajar.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut judul film Pesta Babi provokatif

“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” jelasnya.