Bukan Urusan Kita

“Bukan urusan kita,” kata Bupati Sumenep, dengan wajah penuh tanggung jawab… kepada dirinya sendiri. Kalimat itu muncul saat ditanya wartawan soal BSPS “Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya”. Program mulia dari pemerintah pusat yang katanya untuk mengurangi kemiskinan. Ironis, sebab Sumenep, berdasarkan data resmi, sedang mengantri masuk podium kemiskinan: posisi tiga dari belakang. Emas, perak, dan… selamat! Perunggu untuk Sumenep.

Tapi wajar saja jika sang bupati tampak linglung soal urusan APBN. Mungkin beliau mengira BSPS itu BPRS “Bank Perkreditan Rakyat Syariah.” Maklum, yang satu mengurus atap rumah rakyat, yang satu lagi mengurus atap mobil dinas.

Jangan salah paham. Kalau BSPS untuk rakyat miskin, BPRS justru tampak dikhususkan untuk “kaum elite yang nyambi nyusu.”

Saya malah curiga, BPRS itu sebenarnya akronim lain: Bank Pembayar Rental Sebulan. Ceritanya, sebelum Pilkada, konon ada pejabat yang menggunakan dana bank untuk rental mobil kampanye. Tentu ini bentuk baru gotong royong: rakyat yang menyetorkan, pejabat yang menyewa, mobil kampanye, nanti kemenangan dibagi rata… antar kroni.

BPRS bukan sekadar lembaga keuangan. Ia kini lebih mirip sapi perah suci, yang susunya eksklusif hanya untuk kalangan tertentu pejabat, oknum LSM, dan tentu saja orang-orang dekat yang mengerti cara memerah dengan lembut. Kalau rakyat minta secangkir? “Maaf, sudah habis operional untuk pengabdian dan santunan anak yatim.” Ungkap pejabat yang selalu nyambi jadi ustadz.

Hebatnya lagi, penyertaan modal yang mencapai puluhan miliar rupiah hanya tumbuh di atas kertas. Di dunia nyata? Salah satu cabangnya, yang di Kabupaten Jember, sudah gulung tikar dan resmi ditutup. Bukan karena tak ada nasabah, tapi mungkin karena nasibnya sudah ditulis: “Untuk ditutup, bukan dikembangkan.”

Jangan khawatir, berita ini resmi, bukan hoax telah tayang di Kompas.com dengan judul: “Bank BPRS Bhakti Sumekar Milik Pemkab Sumenep Merugi, Satu Cabang Resmi Tutup.” Tapi ya sudahlah, kalau ada yang tanya, kita jawab saja: “Bukan urusan kita.” Karena bukan urusan kita, maka akan diurus oleh mereka. Ya, mereka yang tak duduk semeja dengan bupati. Mereka yang tak diberi panggung, tapi tetap berdiri di belakang layar. Mereka yang hari ini disebut pembuat gaduh, tapi besok jadi saksi sejarah.

Para aktivis yang dianggap pengganggu, garis lurus yang tak mau belok kanan-kiri, hingga aparat penegak hukum yang mulai menerima potongan-potongan data yang beredar.

Karena ketika pemimpin menutup mata, rakyat membuka telinga. Ketika pejabat bilang “tidak tahu,” publik mulai bertanya siapa yang harus tahu. Maka, pelan tapi pasti, dugaan pelanggaran di tubuh BPRS yang selama ini dibisiki orang-orang dalam, kini mulai mencuat ke luar.

Tak hanya jadi obrolan warung, tapi juga jadi perhatian mereka yang punya kuasa lebih dari sekadar konferensi pers.
Dan seperti biasa, ketika semuanya terbuka… barulah APH bilang “INI URUSAN KITA”. “Kita Tetapkan saudara tersangka.”

Penulis: Fauzi As
Pemerhati Kebijakan Publik