JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota DPR RI dari Dapil Madura, Said Abdullah bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menghadap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) di Kementerian PKP, Jakarta hari ini, Kamis (15/5/2025).
Pertemuan ini berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep yang belakangan ramai menjadi sorotan.
Dalam pertemuan ini, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman memaparkan 18 modus operandi penyimpangan BSPS di Kota Keris. Salah satunya penerima bantuan tak tepat sasaran karena telah memiliki rumah mewah, hingga lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.
Usai mendengarkan pemaparan tersebut, Ara menegaskan sikapnya untuk tidak pernah tebang pilih mengungkap kasus dugaan korupsi dalam program BSPS yang seharusnya untuk masyarakat miskin itu. Termasuk menindak tegas jika ada keterlibatan jajaran kementeriannya.
Bahkan, politikus Partai Gerindra itu meminta supaya langsung diserahkan ke penegak hukum jika oknum kementeriannya terlibat dalam kasus BSPS.
“Kalau ada (aparat Kementerian PKPK) yang terlibat, mereka yang pertama diserahksm ke penegak hukum,” tegas Ara di depan Said dan Fauzi serta jajaran Kementerian PKP.
“Karena itu tidak pantas orang-orang yang sudah mampu dapat BSPS yang seharusnya buat orang miskin. Itu keterlaluan,” tegasnya lagi.
Ara juga menyampaikan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin supaya kasus BSPS di Sumenep menjadi atensi.
Menurut dia, dugaan korupsi BSPS di Sumenep tidak bisa dibiarkan karena nilainya cukup besar. Bahkan, Sumenep merupakan daerah penerima BSPS terbsesar di seluruh Indonesia.
“Tadi saya sudah bertelepon dengan bapak Jaksa Agung sebelum bertemu Pak Said untuk minta supaya ini menjadi atensi karena jumlahnya besar. Totalnya Rp109 miliar. Besar sekali untuk satu kabupaten. Ini paling besar se-Indonesia. Gak semua dapet. Ini kabupaten yang paling besar di Indonesia tapi temuannya begitu,” ungkapnya.
Ara kembali menyampaikan dirinya sudah meminta Jaksa Agung supaya hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus BSPS Sumenep sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi kami juga sudah bertelepon dengan Pak Jaksa Agung meminta ini diatensi. Diatensi supaya penegakan hukum ditegakkan, kebenaran ditegakkan sesuai arahan presiden Prabowo. Siapapun, termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya,” ujarnya.
Ara kemudian bertanya kepada Heri Jerman terkait adanya indikasi keterlibatan jajarannya di kasus BSPS. Heri menjawab bahwa indikasi itu ada. Ara pun meminta supaya itu langsung ditindaklanjuti.
“Proses cepat ya! Jadi saya petintahkan kepada Itjen untuk tidak takut,” tegas Ara.
(Ah/rilpolitik)
