NasionalPolitik

Bencana Sumatera dan Kegamangan Jejaring Birokrasi

×

Bencana Sumatera dan Kegamangan Jejaring Birokrasi

Sebarkan artikel ini
Bencana Sumatera. Foto: ANTARA FOTO.

Oleh: Kurniawan Zulkarnain
Konsultan Pemberdayaan Masyarakat


Bencana tak pernah bosan menguji kita. Kini, di akhir November 2025, kawasan Sumatera: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diterjang bencana banjir dan tanah longsor yang menelan korban 929 orang meninggal dunia, 274 orang masih hilang, dan sekitar 5.000 orang luka-luka (Data BNPB, 8/12/2025). Bencana ini juga mengakibatkan 1,5 juta jiwa terdampak dan ratusan ribu warga mengungsi. Banjir dan tanah longsor memporak-porandakan infrastruktur fasilitas publik: jembatan, sekolah, rumah sakit, dan perkantoran, serta 148.100 rumah penduduk rusak.

Wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang paling terdampak. Sementara itu, di Aceh terdapat empat kampung hilang tanpa diketahui rimbanya seperti diungkapkan Gubernur Aceh Mudzakir Manaf sembari meneteskan air mata; kenangan sedih bencana gempa dan tsunami tahun 2004 seolah datang kembali. Bencana yang menelan korban jiwa hampir 200.000 jiwa dan meluluhlantakkan pantai Aceh.

Pemicu utama bencana diakibatkan oleh kemunculan siklon tropis di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, kerusakan hutan akibat deforestasi masif dan aktivitas tambang pada kawasan ikut memperparah kondisi yang mengurangi fungsi hidrologis kawasan sehingga mempercepat terjadinya longsor dan banjir.

Sejatinya, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) telah mengabarkan akan adanya cuaca ekstrem delapan hari sebelum bencana untuk kawasan Aceh dan Sumatera Utara serta empat hari untuk Provinsi Sumatera Barat. Seandainya saja jejaring birokrasi—Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hingga Desa dan Kelurahan pada tiga kawasan tersebut—berfungsi dan bergerak cepat menindaklanjuti peringatan BMKG tersebut, mungkin korban jiwa dapat diminimalisasi.

Anugerah Alam dan Potensi Bencana

Nusantara ditakdirkan berlokasi pada pertemuan tiga lempeng tektonik: lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik yang dikenal dengan Cincin Api. Fakta ini menjadikan Nusantara memiliki beberapa potensi bencana alam: gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, sekaligus menunjukkan Nusantara seolah menjadi pasar bencana. Fakta ini juga dikonfirmasi oleh sejumlah bencana selama ratusan tahun silam dan juga dua dekade terakhir.

Bukit Barisan merupakan rangkaian pegunungan vulkanik yang membentang sepanjang 1.650 km dari Aceh hingga Lampung. Kawasan ini kaya akan taman nasional, danau, gunung aktif, serta keanekaragaman hayati, menjadikannya sebagai tulang punggung ekologis Sumatera dan sekaligus sumber air sungai besar seperti Sungai Batanghari dan Musi, pemberi napas dan sumber kehidupan tak terperikan jumlahnya.

Terdapat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 ha yang mencakup Danau Ranau, Danau Suoh, Gunung Rajabasa, dan Kawah Putih serta habitat gajah Sumatera. Bukit Barisan bagai ibu tak kenal lelah memberi makan para penghuni: manusia, hewan, dan tetumbuhan pada saat lapar, dan menjadi taman bermain bagi anak-anaknya di musim liburan. Sayangnya, kita sering kali gagal merawatnya.

Kita memiliki lebih dari 50 taman nasional, dua di antaranya Taman Nasional Way Kambas dan Ujung Kulon yang keduanya berada pada kawasan rawan bencana. Taman Nasional Way Kambas merupakan habitat keanekaragaman hayati yang dikenal dengan satwa langkanya yaitu gajah. Demikian juga Ujung Kulon dengan satwa badak Jawa yang perlu dirawat atau dibiarkan memberontak.

Re-aktivasi Jejaring Birokrasi

Jejak digital menunjukkan bahwa Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Indonesia pada 2004–2009 dengan dukungan penuh SBY sebagai Presiden, memainkan peran sentral sebagai komandan penanggulangan bencana tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006, dengan memimpin koordinasi cepat, logistik darurat, dan rehabilitasi. Pada bencana tsunami Aceh 2004, JK langsung memimpin rapat darurat di Jakarta melibatkan enam menteri dan Panglima TNI. Kehadiran keduanya secara fisik pada lokasi bencana telah mengaktivasi jejaring birokrasi yang lumpuh.

Pada masa rehabilitasi, jejaring sosial di akar bergerak membangun ratusan ribu rumah yang hancur diterjang bencana. Puluhan lembaga swadaya masyarakat melakukan rehab-rekon menggunakan konsep Rekompak yang dirancang Kementerian Pekerjaan Umum. Sebuah konsep yang menekankan masyarakat sebagai pelaku utamanya berbasis modal sosial dan sumber daya yang dimilikinya sehingga menekan biaya. Dengan dukungan anggaran negara dan juga swadaya, LSM nasional dan lokal mampu membangun sekitar 300.000 rumah penduduk dalam waktu yang relatif singkat yaitu 18 bulan.

Pembelajaran dari bencana Aceh dan Yogyakarta dapat menjadi model dalam menangani bencana Sumatera. Alih-alih saling menyalahkan antarjejaring birokrasi yang membuang energi. Saatnya fokus pada penanganan mereka yang menderita pada tiga kawasan. Komandan lapangan dapat ditunjuk pada tiga koordinator lapangan pada tiga kawasan terdampak untuk mendampingi pemerintah lokal menangani tanggap darurat bencana, bila perlu sampai masa rehab-rekonnya. Evaluasi menyeluruh dan pengambilan tindakan keras tentu saja perlu menjadi agenda utama setelah situasinya terkendali.

Dengan bertubi-tubi bencana menghantam Nusantara, saatnya kita merenung lebih dalam akan adanya fakta bahwa homo sapiens, yakni umat manusia, tidak lagi berevolusi, tetapi dengan fasilitas iptek telah berubah menjadi monster bagi dirinya dan makhluk lainnya. Hanya panduan etis dan moral serta pengambilan pelajaran terdahulu yang dapat mencegah bencana-bencana yang mengancam kita.

Wallahu ‘Alam Bi Sowab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *