JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asip Irama, tak habis pikir dengan sikap Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kini bermasalah secara hukum. Ia menilai sikap Fauzi mencla-mencle.
Hal itu merespons komentar Fauzi tentang kasus BSPS yang menyebut “bukan urusan kita”. Menurut Asip, pernyataan itu sangat kontras dengan sikap Fauzi pada tahun 2022, saat ia meninjau langsung program tersebut dan memanfaatkannya sebagai ajang pencitraan.
“Ini sikap mencla-mencle. Saat program BSPS belum bermasalah, Bupati dengan penuh percaya diri turun ke lapangan, seolah peduli rakyat kecil. Tapi sekarang ketika program itu jadi sorotan hukum, dia malah berlepas tangan,” tegas Asip Irama di Jakarta pada Kamis (9/5/2025).
“Ini contoh nyata pejabat yang hanya hadir saat kamera menyala,” imbuhnya.
Praktisi hukum itu menilai sikap Fauzi sebagai bentuk tidak bertanggung jawab. Menurutnya, Bupati seharusnya konsisten dan berada di garis depan ketika ada masalah menyangkut program yang pernah ia promosikan sendiri.
“Jangan hanya hadir saat panen pujian, lalu kabur ketika panen masalah. Ini soal etika dan tanggung jawab pemimpin. Masyarakat Sumenep butuh bupati yang tegas dan konsisten, bukan yang cuci tangan begitu ada aroma pelanggaran,” lanjut Asip.
Ia juga menilai komentar “bukan urusan kita” menunjukkan upaya lepas tanggung jawab terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil.
Padahal, menurut Asip, meski program itu dari pusat, pemerintah daerah tetap punya tanggung jawab moral dan politik dalam pengawasan dan pelaksanaannya.
“Kalau waktu itu Bupati bisa turun langsung meninjau dan memberi testimoni positif soal BSPS, artinya dia terlibat aktif. Sekarang tidak bisa tiba-tiba bilang itu bukan urusan dia,” ujarnya.
“Dulu tebar pesona, sekarang malah mau cuci tangan,” tambahnya.
Asip mendesak agar Fauzi berhenti bermain retorika dan segera mengambil peran aktif dalam mengawal penyelesaian kasus BSPS yang kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap pemimpin yang hanya mementingkan pencitraan, bukan substansi kerja.
Diketahui, Bupati Sumenep Achmad Fauzi pernah meninjau rumah BSPS pada tahun 2022 lalu. Kunjungan itu disebut untuk memastikan pelaksanaan program tersebut tepat sasaran, supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.
Namun, kini sikap Fauzi justru berbeda. Ia malah terkesan mau cuci tangan dengan menyebut bahwa BSPS “bukan urusan kita.
Sebagai informasi, Kejari Sumenep saat ini sedang mengusut dugaan penyimpangan program BSPS tahun 2024. Ada dugaan pemotongan anggaran dalam program yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin supaya memiliki hunian layak itu.
(War/rilpolitik)
