Rilpolitik.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menuding permohonan uji materi syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya untuk mengakomodir peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilpres 2024. Ketua DPP PSI Dedek Prayudi membantah tudingan tersebut.
Uki menegaskan permohonan tersebut untuk mengakomodir hak konstitusional seluruh anak muda Indonesia, bukan individu tertentu. Menurutnya sebanyak 21,2 juta anak muda usia 35-39 tahun terhalang hak konstitusionalnya gara-gara batas usia minimal capres 40 tahun.
“Dan seluruh rakyat Indonesia juga hak konstitusionalnya terkebiri untuk memilih anak muda di Indonesia menjadi pemimpin mereka,” kata Uki dalam sebuah dialog di CNNIndonesia bersama Denny Indrayana.
“Apakah ini soal Gibran? Ini gak cuma soal gibran. Ini soal 21,2 juta hak anak muda, termasuk saya. Termasuk Mas Emil Dardak, itu anak muda berprestasi. Hal seperti inilah yang kami perjuangkan,” tegas Uki.
Ia juga menepis kecurigaan bahwa permohonan uji materi itu sengaja diajukan bersamaan dengan naiknya elektabilitas Gibran dalam berbagai hasil survei Pilpres 2024 sehingga memperkuat dugaan permohonan JR itu untuk mengakomodir kepentingan politik keluarga Presiden Joko Widodo.
“Soal timing ini hanya kebetulan aja. PSI sudah menyerahkan dokumen JR pada bulan April 2023. Jadi bukan sekarang yang tiba-tiba mas Gibran lagi naik, terus abis itu kami serahkan dokumennya, ya gak gitu juga,” ujarnya.
Bahkan, kata Uki, PSI sebelumnya juga melakukan JR batas usia minimal calon kepala daerah.
“Inilah komitmen PSI. Kami ingin membuka ruang selebar-besarnya buat anak muda. Dari awal didirikan, PSI memang untuk itu,” ucapnya.
Ia juga menyentil manuver politik Denny Indrayana yang kerap melontarkan tuduhan terhadap berbagai persolan yang terjadi dalam negeri, tapi tuduhan tersebut tak pernah terbukti.
Ia menyebut Denny Indrayana kelamaan di luar negeri sehingga tidak tahu kondisi persis dalam negeri.
“Saya pikir Kang Denny udah kelamaan piknik di Melbourne, jadi gak bisa melihat Indonesia dari dekat. Dia hanya melihat Indonssia dari kejauhan, dengan segala hormat, sehingga banyak tuduhan yang selama ini terhadap apa yang terjadi di Indonesia kepada tokoh-tokoh Indonesia itu meleset semua,” sindirnya.
Ia pun menyarankan Denny Indrayana untuk segera pulang ke Indonesia meskipun ada proses hukum yang harus ia jalani, yaitu dugaan korupsi payment gateway yang telah menjeratnya sebagai tersangka.
“Saya pikir Kang Denny ini lebih baik pulang ke Indonesia. Walaupun ada kasus yang harus dituntaskan, kasus korupsi payment gateway,” ujarnya.
Terlebih, lanjutnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu merupakan seorang calong anggota legislatif 2024 dari Partai Demokrat.
“Apalagi Kang Denny adalah seorang caleg dari partai demokrat yang saya harapkan bisa lolos ke Senayan. Saya harap kang denny pulang,” tandasnya.
