Pengamat Nilai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo-Gibran Karena Konflik Masa Lalu

JAKARTA, Rilpolitik.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi sinyal akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk lima tahun ke depan. Namun, keinginan tersebut mendapat penolakan dari Partai Gelora yang notabene anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin memandang penolakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, keduanya memiliki konflik masa lalu yang belum terselesaikan.

Ujang berpandangan sikap Gelora tidak mewakili Prabowo Subianto sebagai pemimpin koalisi sekaligus presiden terpilih. Dia meyakini Prabowo akan merangkul semua kekuatan politik, termasuk PKS.

“Kalau Prabowo ingin merangkul semuanya,” kata Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu saat dihubungi rilpolitik.com di Jakarta pada Senin (29/4/2024).

Ujang melihat Gelora merasa dirugikan jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran. Sebab, pengaruh PKS yang merupakan partai parlemen akan lebih besar ketimbang Gelora yang non parlemen.

“Kita tahu bahwa Gelora pecahan dari PKS. Kalau ada lawan politik di satu rumah kan menjadi persoalan. Lebih-lebih PKS partai parlemen, Gelora tidak di parlemen. Kan merugiakan Gelora gitu,” ujarnya.

“Gelora yang sudah mati-matian, habis-habisan, berdarah mendukung Prabowo-Gibran, PKS tahu-tahu masuk. Kan itu sebenarnya (persoalaan penolakan Gelora),” sambung ujang.

Lebih lanjut, Ujang meyakini Prabowo pada akhirnya akan merangkul PKS, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Dia juga yakin anggota KIM, kecuali Gelora, akan menerima kehadiran PKS.

“(Prabowo) Pasti akan menemui (PKS), cuma memang sedang melihat kondisi dan kebatinan partai Gelora itu. Kalau partai-partai lain pasti menerima, kecuali Partai Gelora saja yang memang memiliki sejarah tidak bagus dengan PKS karena sempalan ataupun pecahan dari PKS itu,” ucapnya.

Gelora Tolak PKS

Sebelumnya, Partai Gelora menyatakan sikapnya menolak wacana bergabungnya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Gelora mengungkit massifnya serangan negatif simpatisan PKS terhadap Prabowo-Gibran dan Presiden Joko Widodo selama masa kampanye Pilpres 2024.

Selain itu, Gelora juga menyebut pendukung PKS kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.

“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata Sekjen DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq pada Sabtu (27/4/2024).

(Ah/rilpolitik)