JAKARTA, Rilpolitik.com – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjawab tudingan di media sosial yang menyebut partainya sebagai pihak yang paling berambisi Gibran Rakabuming Raka lengser dari posisi Wakil Presiden (Wapres).
Tudingan itu lantaran dua tokoh yang selama ini getol mempersoalkan ijazah Gibran, yakni Roy Suryo dan Denny Indrayana, disebut sebagai politikus partai berlambang bintang mercy itu.
Herzaky menegaskan tudingan tersebut hoax dan tidak berdasar. Ia meminta agar polemik ijazah Gibran tidak digeser isunya dan fokus pada substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Isunya jangan dialihkan. Fokus saja bahas putusan MK dan MA. Substansinya benar apa tidak,” kata Herzaky mengomentari tudingan keterlibatan Demokrat dalam polemik ijazah Gibran, di Threads pada Selasa (3/11/2026).
Herzaky menjelaskan, partainya tidak memiliki kewenangan menentukan Wapres jika Gibran lengser. Menurutnya, kewenangan itu ada pada Presiden.
“Kalau Gibran terjungkal, itu Presiden yang menentukan penggantinya. Mengapa malah yang tidak punya kuasa dituduh-tuduh?” ujarnya.
Dia juga menjelaskan status keanggotaan Roy Suryo dan Denny Indrayana di Partai Demokrat. Menurutnya, keduanya sudah tidak ada hubungan dengan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
“Roy Suryo sudah keluar Demokrat dari 2019. Denny Indrayana nyaleg di Demokrat tahun 2024 sebagai balas jasa saja karena bisa nyagub berkat kursi Demokrat di 2020. Setelah itu, tidak ada hubungan dengan Demokrat,” pungkas Herzaky.
(Ah/rilpolitik)









![Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta. [Foto: dok. rilpolitikcom]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/11/1000077838-350x220.jpg)






