Aktivis Desak Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi

SURABAYA, Rilpolitik.com – Tokoh aktivis mahasiswa dan pemuda, Mohammad Bifa Agusryyanto mendesak adanya aturan yang membatasi masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

Hal itu Bifa sampaikan dalam acara Seminar bertema, “Menarasikan Ulang Republik, Menuju Reformasi Partai Politik” di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Sabtu (25/7/2026).

Acara tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan perwakilan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMAI) Zona V yang mencakup wilayah Jawa Timur, Madura, hingga Bali.

Dalam kesempatan itu, Bifa secara tegas menyerukan reformasi total partai politik, khususnya terkait kewenangan dan masa jabatan ketum parpol yang menurutnya harus dibatasi.

Menurut Bifa, krisis demokrasi yang terjadi saat ini bersumber dari gagalnya tata kelola internal parpol. Ia menilai tata kelola parpol cenderung oligarkis dan melanggengkan kekuasaan tanpa batas.

“Republik ini tidak akan pernah menjadi negara yang benar-benar demokratis jika tidak diawali dari demokratisasi internal partai politik itu sendiri,” tegas Bifa dalam rilisnya, Senin (27/7/2026).

Lebih lanjut, Bifa mengajak seluruh elemen gerakan di semua sektor untuk bersatu dan menghentikan segala perdebatan yang dapat memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput.

Menurut Bifa, sudah waktunya memulai agenda besar, yakni merebut kembali kedaulatan rakyat baik melalui jalan reformasi maupun revolusi.

“Sudah saatnya kita memulai agenda besar merebut kembali kedaulatan rakyat. Hentikan konflik horizontal. Baik itu melalui jalan reformasi maupun revolusi. Semua opsi adalah yang terbaik. Namun yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita menyuarakan persatuan rakyat,” ujar dia.

Ia berpendapat bahwa perlu adanya reformasi partai politik jika bangsa ini mau menggulirkan reformasi jilid 2. Hal itu dianggap sebagai jawaban mutlak untuk menghentikan berbagai bentuk kejahatan politik yang selama ini terjadi.

“Caranya adalah dengan memangkas wewenang absolut serta membatasi masa periodesasi ketua umum partai politik agar tidak ada lagi oligarki yang menyandera demokrasi,” tegas Bifa.

Seminar ini ditutup dengan komitmen kuat BEM PTMAI Zona V (Jatim, Madura, Bali) untuk terus mengawal seruan persatuan rakyat dan mendesak demokratisasi parpol demi menyelamatkan masa depan Indonesia.