Warning Keras Sulaisi ke Kades Hingga OPD Jelang Pilbup Sumenep: Kami Tahu Jejak Kalian!

SUMENEP, Rilpolitik.com – Potensi keterlibatan penyelenggara negara dalam pemenangan salah satu kontestan di Pilkada Sumenep 2024 menjadi perhatian serius praktisi hukum Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq.

Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu mengingatkan para penyelenggara negara mulai dari kepala desa (kades), Camat hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep untuk tidak ikut campur urusan politik praktis pemenangan paslon tertentu di Pilbup Sumenep 2024.

Warning tersebut disampaikan Sulaisi melalui video yang diunggah di akun Tiktok pribadinya, @sulaisi_abdurrazaq pada Selasa (8/10/2024). Sulaisi mempersilakan rilpolitik.com mengutipnya.

Sulaisi dalam pernyataannya mengindikasikan adanya oknum-oknum penyelenggara negara di Kabupaten Sumenep yang mulai terlibat dalam urusan pemenangan paslon tertentu di Kota Keris.

Sebagai informasi, Pilkada Sumenep diikuti oleh dua pasangan calon. Paslon urut 1 adalah Ali Fikri-Unais Ali Hisyam (Final). Sedangkan Paslon urut 2 adalah Achmad Fauzi Wongsojudo-Imam Hasyim (Faham).

Achmad Fauzi sendiri merupakan calon bupati petahana. Ia menjabat sebagai Bupati Sumenep periode 2021-2024.

“Hari ini, saya beri peringatan kepada saudara, kades-kades, camat-camat, OPD-OPD yang menghambakan diri pada kepentingan politik, yang sampai saat ini terlibat tanpa tahu malu, tanpa rasa malu saudara menyerahkan diri untuk menjadi alat kekuasaan, menjadi alat politik dari salah satu calon bupati, saya beri peringatan saudara,” tegas Sulaisi.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura itu mengatakan dirinya memiliki catatan hitam para kades, camat, dan OPD di Sumenep yang berpotensi bermasalah secara hukum.

“Kami bukan tidak tahu jejak dan track record saudara OPD, camat-camat, dan kades-kades,” ungkapnya.

Sulaisi pun secara tegas menyatakan akan mengejar oknum-oknum tersebut jika tetap memaksakan diri terlibat dalam politik praktis menangkan paslon tertentu. Sebab, menurutnya, oknum-oknum itu adalah parasit demokrasi.

“Jika saudara tetap dengan sikap itu (terlibat pemenangan paslon tertentu), kita lihat, kita kejar. Karena saudara berarti menjadi salah satu parasit demokrasi. Jadi kami lawan,”
tegas dia.

Lebih lanjut, ia pun membeberkan segepok dukumen yang disebut berisi data dan bukti dugaan pelanggaran hukum.

Diperhatikan rilpolitik.com dalam tayangan videonya, dokumen tersebut bertuliskan ‘PT Sumekar’ pada sampulnya. PT Sumekar merupakan salah satu BUMD milik Pemkab Sumenep.

“Saudara ingin tahu dokumen, data, bukti yang kami miliki? Silakan, perhatikan ini! Perhatikan ini, dokumen-dokomen,” bebernya.

Hal ini semakin mengkonfirmasi klaim Sulaisi bahwa dirinya memiliki catatan hitam para penyelenggara negara yang nakal di Sumenep.

Sulaisi pun menegaskan akan memulai pertarungannya ini dari BPRS Bhakti Sumekar. Namun, ia belum menjelaskan apa yang terjadi dengan BPRS Bhakti Sumekar.

“Saya bersama teman-teman seperjuangan akan memulai pertarungan ini dari BPRS Bhakti Sumekar. Kita lihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang,” pungkasnya.

(Ah/rilpolitik)