Utang Tembus Rp 8.325 Triliun, Rupiah Terus Melemah, Indonesia Disebut dalam Ancaman Krismon

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan ancaman krisis ekonomi di tengah nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) yang terus melemah dan posisi utang luar negeri yang menacapai Rp 8.325 triliun.

Hardjuno menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan dengan krisis moneter (krismon) 1998.

“Di tahun 1998, ketika rupiah berada di posisi Rp16.650 per dolar, total utang luar negeri kita hanya sekitar USD 70 miliar, atau setara Rp 1.165 triliun. Sekarang, dengan kurs yang sama, utang luar negeri kita sudah tembus USD 500 Miliar, yaitu sekitar Rp 8.325 triliun. Naik tujuh kali lipat,” kata Hardjuno belum lama ini.

Fakta itu, kata dia, menunjukkan bahwa rupiah saat ini belum secara jujur mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

“Artinya, nilai tukar yang terlihat sekarang bisa jadi belum merepresentasikan tekanan riil terhadap rupiah. Bahkan mungkin masih terlalu kuat dibandingkan kenyataan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung holding strategis BUMN, Danantara dengan aset hingga Rp10.000 triliun. Menurut dia, nilai aset Danantara tidak begitu mencolok jika dibandingkan dengan total utang luar negeri Indonesia saat ini.

“Aset terbaik kita seperti Danantara saja belum tentu cukup untuk membayar seluruh utang luar negeri yang sudah mencapai Rp 8.325 triliun (USD 500 miliar),” katanya.

“Ini mengkhawatirkan. Kalau aset andalan negara tidak bisa menutup utang, artinya kita harus hati-hati banget,” imbuh dia.

Lebih lanjut,  Hardjuno mengkritik pendekatan pemerintah yang selama ini terkesan membiarkan utang menumpuk tanpa ada strategi pelunasan yang jelas. Padahal, utang itu harus dibayar.

“Kalau kita tidak bisa bayar, artinya memang tidak mampu. Maka harus ada jalan keluar. Ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan seperti sekarang,” tegasnya.

Hardjuno mempertanyakan akuntabilitas fiskal di tengah sistem pemerintahan yang selalu berganti, tetapi mewariskan beban yang sama dari tahun ke tahun.

“Kalau semua menteri berganti, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Masalah utang ini sudah jelas-jelas bermula dari Obligasi Rekap BLBI yang terus diabaikan. Itu akar persoalannya,” ungkapnya