Dalam laporannya, E mengaku ditampar oleh TK yang merupakan suami sirinya itu. Laporan itu terdaftar dengan Nomor: STTLP/B/142/V/2026/SPKT/POLRESSUMENEP/POLDAJAWATIMUR.

Dugaan tindak pidana penganiayaan ini terjadi pada 6 Mei 2026. Hal itu berawal dari adu mulut antara E dan TK akibat dugaan penelantaran perahu milik kepala desa (kades) setempat oleh TK.

Amarah TK tak terbendung hingga berujung penamparan setelah E berusaha menelepon kades agar pengelolaan perahu tak lagi diserahkan kepada TK.

“Akibat dari kejadian tersebut pelapor mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kanan, dan pelapor takut untuk pulang ke rumah pelapor karena kejadian penganiyaan tersebut telah dilakukan berkali-kali,” kata E dalam laporannya.

Menurut E, dugaan kekerasan ini sudah berkali-kali dirinya alami. Salah satu pemicunya diduga karena pengaruh narkoba dan judi online (judol).

“Terkadang pemicu penganiyaan yang dilakukan oleh terlapor karena pengaruh dari sabu-sabu dan judi online,“ ungkap pelapor.

Jengah dengan Maraknya Narkoba dan Judol

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Sulaisi Abdurrazaq menyampaikan bahwa laporan ini dibuat salah satunya karena E sudah merasa jengah dengan kondisi Pulau Gili Iyang yang disebut marak dengan narkoba dan judol.

Menurutnya, maraknya narkoba dan judol telah berdampak besar terhadap para istri. Sebab, istri bisa menjadi korban penganiayaan oleh suami yang terpapar narkoba dan judol.

“Kalau suami nggak punya uang, malas kerja, kerjaannya cuma nyabu dan main judi online, istri bisa jadi korban, jadi samsak,” kata Sulaisi lewat unggahannya di Tiktok.

Berantas Narkoba

Sulaisi mengatakan, narkoba dan judol ini akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa jika aparat penegak hukum membiarkannya.

“Sabu ini sudah luar biasa dan tidak ada semangat memberantas dari penegak hukum, ini akan menjadi ancaman bagi masa depan anak muda dan masa depan bangsa kita, khususnya di Sumenep,” ujarnya.

Sulaisi mengaku sudah sejak lama menyuarakan pemberantasan narkoba. Dia menilai, sebenarnya tidak sulit bagi polisi untuk memberantasnya.

“Polri itu dipersenjatai, Polri itu punya seluruh perangkat. Intelijen dia punya, tenaga banyak, anggaran ada. Apa susahnya berantas narkoba, khususnya di Gili Iyang? Ini sudah lama saya suarakan,” tegasnya.

“Malah ibu-ibu ini datang ke tempat saya untuk minta bantuan supaya melaporkan dugaan tindak pidana ke Polres Sumenep. Sudah kita laporkan,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Sulaisi berharap agar polisi menindaklanjuti laporannya itu.

“Jadi ini sudah dilaporin, kami berharap kapolres Sumenep atau institusi Polri gercep gerak cepat,” pungkas dia.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Istri di Gili Iyang Polisikan Suaminya Dugaan Penganiayaan, Soroti Maraknya Narkoba dan Judol pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Penangkapan tiga individu yang diduga mengonsumsi sabu di area RSUD Abuya adalah tamparan keras bagi dunia kesehatan kita. Insiden ini tak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap pelayanan medis, sebuah sektor yang seharusnya menjadi harapan terakhir bagi mereka yang membutuhkan pertolongan.

Sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah, RSUD Abuya sejatinya adalah benteng profesionalisme dan etika. Kehadiran narkoba di lingkungan rumah sakit, apalagi jika melibatkan oknum tenaga kesehatan atau staf internal, merupakan pelanggaran serius yang tak bisa ditoleransi.

Ini bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga soal tanggung jawab moral dan keselamatan pasien. Bayangkan, bagaimana kita bisa sepenuhnya percaya pada institusi yang seharusnya merawat, namun di dalamnya justru ada ancaman dari penyalahgunaan zat terlarang?

Langkah Mendesak: Tes Urine Menyeluruh sebagai Awal Pembersihan

Situasi ini menuntut langkah konkret dan cepat. Salah satu tindakan awal yang paling logis adalah melakukan tes urine menyeluruh terhadap seluruh tenaga kesehatan dan staf RSUD Abuya. Tes ini bukan bertujuan untuk menghakimi, melainkan sebagai wujud komitmen serius untuk membersihkan institusi dari pengaruh narkoba.

Agar hasilnya objektif dan memiliki legitimasi hukum, pelaksanaannya harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kepolisian.

Lebih dari sekadar pemeriksaan, tes urine ini bisa menjadi pintu masuk menuju reformasi menyeluruh di internal rumah sakit. Jika terbukti ada keterlibatan yang lebih luas, tindakan tegas harus segera diambil, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi hukum, disertai dengan langkah rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai pengguna.

Rumah Sakit: Zona Aman, Bukan Ladang Penyalahgunaan

Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bersih dan aman dari narkoba. Rumah sakit harus menjadi zona steril, bukan ladang penyalahgunaan zat terlarang. Kasus di RSUD Abuya ini seharusnya menjadi momen refleksi mendalam bahwa pengawasan internal di sektor publik, termasuk rumah sakit, masih sangat lemah dan perlu diperketat secara signifikan.

Sudah saatnya institusi kesehatan tidak hanya berfokus pada penyembuhan pasien, tetapi juga secara proaktif membersihkan diri dari “penyakit” yang menggerogoti dari dalam: narkoba. Ini adalah panggilan untuk integritas dan akuntabilitas demi masa depan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

DISCLAIMER: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan redaksi rilpolitik.com. Semua isi merupakan tanggung jawab penuh sang penulis.

Artikel Narkoba di RSUD Abuya: Tamparan Keras Bagi Dunia Kesehatan pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Padahal saya hanya menuliskan bahwa narkoba merusak mental, merusak keluarga, dan mungkin tanpa kita sadari juga merusak fondasi kebangsaan.

Bukan tanpa data, semua di depan mata. Pada Selasa, 29 April 2025, sabu seberat 14,8 kg dan 8,3 kg hasil tangkapan BNNP dimusnahkan di Kabupaten Sampang.
Tapi ya sudahlah, mungkin kita memang lebih suka debat dibanding tindakan.

Sementara itu, netizen ribut soal TNI jaga jaksa, dan perlahan di jawab oleh TNI AL yang diam-diam menangkap hampir 2 ton narkoba. Iya, dua ton, bukan dua sak beras. Ini bukan lemparan pabrik kecil, tapi pengiriman besar lintas negara.

Kapalnya dicegat di perairan Tanjung Balai Karimun oleh Koarmada I. Barang haram itu dikemas rapi dalam karung-karung kuning dan putih, seolah sedang mengirim bantuan pangan, padahal isinya racun pembunuh akal sehat.

“Iya benar, kita mengamankan hampir 2 ton narkotika jenis sabu-sabu,” ujar Laksda TNI Fauzi, Pangkoarmada I, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/5).

TNI tak banyak bicara. Mereka tak bikin podcast atau konten drama YouTube. Mereka tak rebutan mikrofon seperti politisi yang sok khawatir. Mereka hanya bekerja. Tapi publik masih ribut soal TNI mengawal jaksa. Ada yang menyindir seolah TNI jadi “bodyguard hukum”, ikut-ikutan jagain kejaksaan.

Padahal, bukankah lebih logis jika kita bertanya: “Kenapa jaksa sekarang sampai butuh dijaga?” Apa khawatir kehilangan mobil sitaan? Atau karena koruptor kakap penuh ancaman? Saya mendapat bisikan kalau jaksa sedang membidik mafia tembok besi yang hanya bisa di tembus oleh tank TNI.

Kejahatan hari ini bukan hanya soal maling kosmetik yang diviralkan. Tapi koruptor berseragam, mafia tanah, mafia tambang, mafia BBM, dan yang terbaru, mafia narkoba, ini perang gaya baru yang juga membunuh jutaan generasi bangsa.

Lalu kita masih merasa Indonesia baik-baik saja? Kalau lembaga penegak hukum harus dijaga tentara, itu bukan salah tentara. Itu cermin bahwa penjahat sudah tidak takut lagi pada hukum. Penjahat bisa pakai cara apapun, seperti yang dialami Novel Baswedan.

Dan TNI datang bukan untuk gagah-gagahan. TNI tahu, jika negara sedang diserbu senjata pembunuh massal bernama korupsi dan senjata gaya baru bernama sabu-sabu.

Maka sudah sewajarnya jika bagi TNI tak ada bedanya peluru dan pil sabu, sama-sama membunuh generasi secara massal.
Dua ton sabu berhasil dicegat oleh TNI. Tapi di medsos, yang viral justru debat kusir soal politik, jenderal, dan jaksa.

Mungkin kita memang lebih cocok jadi komentator tanpa kita sadari bahwa anak cucu kita, tetangga kita sudah hidup setengah jiwa.

Akhirnya tentara sibuk mencegat racun, dan kita masih sibuk menyebar racun berupa opini negatif terhadap TNI.

Lalu ketika kelak anak-anak kita hidup tanpa empati dan budi pekerti, akibat dari berton-ton sabu yang lolos, kita akan menyesal, tapi mungkin masih sempat membuat status:

“Kenapa dulu kita malah ribut soal seragam, bukan soal narkoba?”(*)

*Penulis adalah aktivis sekaligus pengamat kebijakan publik.

Artikel Dua Ton Sabu, Rakyat Ribut Soal Jaksa pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Iskil, Mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura itu menantang Polres Sumenep berani melakukan tes urine demi memastikan DPRD Sumenep benar-benar terbebas dari narkoba.

Tantangan tersebut rupanya mendapat dukungan dari warganet di media sosial Tiktok. Mereka setuju agar seluruh anggota DPRD Sumenep dites urine.

Hal itu terungkap setidaknya dalam kolom komentar unggahan akun media sosial Tiktok @rilpolitikcom terkait dengan berita pernyataan Iskil agar seluruh anggota DPRD Sumenep dites urine seperti dilihat pada Senin (16/12/2024).

Namun, netizen berharap tes urine tidak hanya menyasar anggota DPRD, tetapi juga seluruh anggota kepolisian di Kota Keris. Bahkan, mereka juga meminta agar kepala desa (kades) turut dites urine.

“Setuju, termasuk jajaran di kepolisian Polres Sumenep biar terbuka semua,”

“Setuju dites urine termasuk anggota Polres,”

“Bukan hanya anggota DPRD tapi juga seluruh kades,”

Meski begitu, tak sedikit warganet yang ragu Polres Sumenep akan berani melakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPRD Sumenep.

“Gak bakalan berani karena mereka sendiri sudah tau jawabannya,”

“Gak akan berani. Kalau tes urine semua bos pasti penuh penjara,”

Sebelumnya, aktivis mahasiswa Sumenep, Moh Iskil el Fatih menantang Polres Sumenep untuk melakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPRD setempat.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kasus penangkapan anggota DPRD Sumenep Bambang Eko Iswanto dalam dugaan penyalahgunaan narkoba.

Iskil menyatakan mendukung penuh langkah Polres Sumenep memberantas narkoba. Ia meminta Polres untuk lebih serius lagi dalam memerangi barang haram tersebut.

“Polres Sumenep harus lebih serius dalam memberantas narkoba. Jangan sampai terkesan hanya setengah-setengah,” ujar Iskil kepada rilpolitik.com pada Sabtu (14/12/2024).

“Maka saya menantang Polres Sumenep untuk berani melakukan tes urine kepada seluruh anggota DPRD Sumenep guna memastikan semua anggota DPRD Kabupaten Sumenep bebas dari narkoba,” imbuh dia.

Dia pun meminta polisi untuk menindak tegas dan memberikan hukuman seberat-beratnya jika masih ada anggota DPRD Sumenep yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Tindak tegas dan kasih hukuman seberat-beratnya jika dari hasil tes urine tersebut ada anggota yang diduga menyalahgunakan narkoba,” tegasnya.

“Pastikan dewan yang dikatakan wakil rakyat itu memang bersih dan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat,” pungkas dia.

Anggota DPRD Sumenep ditangkap kasus narkoba

Diketahui, seorang anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur, Bambang Eko Iswanto ditangkap polisi di rumahnya di Dusun Bhaba, Desa Palasa, Kecamatan Talango, pada Rabu (4/12/2024) sore.

Bambang ditangkap atas dugaan penyalahgubaan narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti berupa kepemilikan enam paket sabu dengan total berat 15,76 gram.

Selain barang bukti sabu, polisi saat penggerebakan juga menemukan barang bukti lain berupa timbangan elektrik, plastik klip untuk mengemas sabu, serta alat hisap sabu dan sisa sabu yang sedang digunakan.

Kini, Bambang sudah berstatus sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Warganet Setuju Semua Anggota DPRD Sumenep Dites Urine pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Iskil, penangkapan anggota legislatif terlibat narkoba ini menjadi sinyal positif keseriusan aparat kepolisian memberantas narkoba tanpa pandang bulu.

Ia juga menyebut hal itu sebagai peringatan atau warning baik kepada pejabat maupun masyarakat biasa untuk tidak pernah bermain-main dengan barang haram tersebut.

“(Penangkapan BEI) ini mencerminkan edukasi positif terhadap pemangku kebijakan dan masyarakat atas dampak buruk dari narkoba,” kata Iskil dalam pernyataannya kepada rilpolitik.com pada Sabtu (14/12/2024).

Namun demikian, Iskil berharap Polres Sumenep untuk tidak hanya berhenti pada penangkapan BEI. Dia meminta polisi untuk terus menyelidiki pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Kota Keris.

Salah satunya adalah Iskil menantang Polres Sumenep untuk berani melakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPRD Sumenep. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan Gedung DPRD Sumenep bebas narkoba yang merusak.

“Polres Sumenep harus lebih serius dalam memberantas narkoba. Jangan sampai terkesan hanya setengah-setengah,” ujar Iskil.

“Maka saya menantang Polres Sumenep untuk berani melakukan tes urine kepada seluruh anggota DPRD Sumenep guna memastikan semua anggota DPRD Kabupaten Sumenep bebas dari narkoba,” imbuh dia.

Mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA Madura) itu pun meminta polisi untuk menindak tegas dan memberikan hukuman seberat-beratnya jika masih ada anggota DPRD Sumenep yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Tindak tegas dan kasih hukuman seberat-beratnya jika dari hasil tes urine tersebut ada anggota yang diduga menyalahgunakan narkoba,” tegasnya.

“Pastikan dewan yang dikatakan wakil rakyat itu memang bersih dan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat,” pungkas dia.

Anggota DPRD Sumenep ditangkap kasus narkoba

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur, Bambang Eko Iswanto ditangkap polisi di rumahnya di Dusun Bhaba, Desa Palasa, Kecamatan Talango, pada Rabu (4/12/2024) sore.

Bambang ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti berupa kepemilikan enam paket sabu dengan total berat 15,76 gram.

Selain barang bukti sabu, polisi saat penggerebakan juga menemukan barang bukti lain berupa timbangan elektrik, plastik klip untuk mengemas sabu, serta alat hisap sabu dan sisa sabu yang sedang digunakan.

Kini, Bambang sudah berstatus sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Ah/rilpolitik)

Artikel Ada Legislator Tertangkap Narkoba, Polres Ditantang Berani Tes Urine Seluruh Anggota DPRD Sumenep pertama kali tampil pada Rilpolitik.

“Mengapresiasi langkah kepolisian di bawah kepemimpinan KAPOLRI Listyo Sigit dalam pengungkapan dan pemberantasan kasus judi online dan narkoba,” tulis Cipayung Plus dalam siaran pers, Kamis (21/11/2024).

Sebagai informasi, Cipayung Plus terdiri dari HMI, PMII, IMM, KAMMI, KMHDI, HIKMABUDHI, GMKI, LMND, GMNI, PMKRI, dan HIMAPERSI.

Cipayung Plus mengamati kasus judol dan narkoba telah menghebohkan publik. Terlebih, ada pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat.

“Persoalan judi online semakin hari semakin meresahkan rakyat. Berdasarkan data PPATK mencatat nilai transaksi keuangan mencurigakan akibat judi online sebesar Rp 600 triliun yang setara dengan 20 % APBN dan telah mendeteksi ada 5000 rekening bank terkait sudah diblokir serta keterlibatan masyarakat sebanyak 3,2 juta orang terlibat dari berbagai lapisan masyarakat,” tulis Cipayung Plus.

Judol menjadi persoalan yang memprihatinkan karena pemain judol juga berasal dari kalangan kelas bawah. Selain itu, Komdigi mengkonfirmasi bahwa ada potensi nilai transaksi judi online bisa mencapai Rp 700 triliun pada 2024 jika tidak ada intervensi dari pemerintah.

Selain persoalan judi online, pengungkapan kasus laboratorium narkoba di Bali menyita perhatian publik. Laboratorium narkoba ini bisa memproduksi narkoba jenis hashish dalam bentuk padat dan cair serta obat terlarang jenis happy five.

“Selain pengungkapan kasus laboratorium narkoba ini, POLRI juga mengungkap 17.855 kasus dan 28.861 pelaku yang ditangkap sejak awal tahun 2024 yang tersebar diseluruh Indonesia,” tulis Cipayung Plus.

Cipayung Plus menilai pemberantasan judol harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan struktur masyarakat hingga tingkat RT dalam gerakan kolaboratif.

“Mendorong penguatan reformasi politik, birokrasi dan hukum dalam pemberantasan serta pencegahan judi online dan narkoba sesuai dengan program Asta Cita Prabowo-Gibran,” tulis Cipayung Plus.

Artikel Dianggap Sukses Berantas Judol dan Narkoba, Cipayung Plus Apresiasi Kapolri pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Ketum PP Persis), Jeje Zaenudin mengingatkan aparat penegak hukum dan semua stake holder yang bertanggungjawab atas regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi internet dan digital harus terdepan mengantisipasi dan menindak kejahatan judi online tersebut.

“Seluruh komponen bangsa harus kompak bahu-membahu, memberantas, dan memerangi kejahatan judi online ini. Dampak kerusakan mental dan akhlak dari ketagihan judi online ini tidak kalah dahsyatnya dari kerusakan yang ditimbulkan khamr atau narkoba,” kata Ustadz Jeje dalam keterangannya, Ahad (30/6/2024).

“Itulah sebabnya dalam Al-Quran keharaman judi disatukan ayat larangannya dengan keharaman khamr,” imbuhnya.

Uatadz Jeje kemudian menyitir ayat 90 dan 91 dalam surat Al-Maidah. Al-Quran dengan keras menyatakan bahwa minuman keras dan judi bukan hanya sekadar haram dan tidak boleh dikerjakan, tetapi disebutkan bahwa minum khamr dan judi itu perbuatan keji yang hanya pantas dilakukan setan.

Kemudian Al-Quran menegaskan bahwa setan itu menyebar kejahatan dan permusuhan, serta menyesatkan manusia dari ingat kepada Allah dan dari mendirikan shalat melalui program utamanya, yaitu menyebar miras atau narkoba dan judi.

“Bukti-bukti nyata telah begitu banyak, penjudi dan peminum tidak ada lagi belas kasihan kepada keluarga dan sesama untuk menganiaya hingga membunuhnya. Begitu juga dengan miras dan judi akan hilang kesadaran beragama seseorang, sehingga ia mudah melakukan maksiat dan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan,” ujar dia.

Karena itu wajib bagi seluruh bangsa berkomitmen dan bahu-membahu memberantas judi online ini, sebagaimana kewajiban memberantas narkoba. Pemberantasan tentu diawali dari pengendalian diri sendiri agar tidak sekali-kali mencoba, mencicipi judi online dan narkoba, kemudian mengawasi dan saling menasihati anggota keluarganya, teman sejawatnya, hingga lingkungan pergaulan di mana saja ia berada.

“Pemerintah wajib membuat regulasi dan menegakkan sanksi sekeras-kerasnya tanpa pandang bulu kepada para pelakunya, dan membongkar semua jaringan dan sindikatnya hingga ke akar-akarnya,” tuturnya.

Ustaz Jeje menegaskan, pemberantasan ini tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran pribadi masing-masing warga masyarakat untuk menjauhi dan meninggalkan judi online. Ini karena begitu canggih dan masifnya para bandar dan provider atau agen penyedia situs judi online membuat dan mempromosikan situs-situs penjaja judi tersebut, sehingga menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa berdaya untuk menghindarkannya dari alat komunikasi gadget mereka.

Artikel Ketum Persis Sebut Daya Rusak Judi Sama dengan Narkoba pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Menurut Kasi Humas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba, penangkapan ketiganya berlangsung pada Selasa (4/6/2024). Mereka ditangkap di perumahan Livia Garden, Batam Kota, Batam. Tiga orang tersebut diketahui berinisial S, KH, dan SN.

“Pada hari Selasa (4/6), sekitar pukul 17.00 WIB, Satresnarkoba mengamankan 3 orang laki-laki yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lokasinya di perumahan Livia Garden, Batam Kota,” kata Tigor, Jumat (7/6/2024).

Dari penangkapan ketiga orang itu, polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,52 gram.

Sebelumya, Ketua DPW PSI Kepulauan Riau (Kepri), Anto Duha, mengakui Ketua DPD PSI Batam, Susanto ditangkap polisi terkait kasus narkoba.

“Benar, penangkapan oleh Satres Narkoba Polresta Barelang,” kata Anto pada Kamis (6/6/2024).

Anto mengatakan, PSI langsung mengambil langkah pemecatan terhadap Susanto dari keanggotaan partai.

“Yang bersangkutan sudah kami pecat dari jabatan Ketua DPD Kota Batam dan keanggotaan PSI dan menarik KTA yang bersangkutan,” ujarnya.

Artikel Ketua PSI Batam Ditangkap Terkait Kasus Narkoba pertama kali tampil pada Rilpolitik.

Alih-alih dipecat dan dipidanakan, Bambang Supriyadi justru hanya mendapat sanksi pembinaan. Hal ini membuat netizen kecewa karena Rutan Sumenep dianggap tidak serius memberantas korupsi.

Kepala Rutan Sumenep, Ridwan Susilo menjawab kekecewaan netizen itu. Dia mengatakan bahwa pemberiaan sanksi itu merupakan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

“Itu (sanksi) dari Kantor Wilayah,” kata Ridwan saat dihubungi rilpolitik.com melalui sambungan telepon pada Jumat (8/12/2023) malam.

Ridwan menegaskan pihaknya komitmen untuk memberantas korupsi di Sumenep, termasuk di rutan sendiri. Dia tidak ingin nama rutan tercemar karena perilaku oknum di dalam.

“Tetap komitmen kita, pokoknya kita berantas hal-hal (narkoba) seperti itu. Jangan sampai ada hal yang mencoreng rutan sendiri,” tegas Ridwan.

Dia mengungkapkan, kasus Bambang Supriyadi itu terungkap setelah pihaknya menerima informasi adanya kegiatan mencurigakan. Dia mengaku langsung melakukan tes urine dadakan.

“Langsung ada oknum tadi, langsung kita periksa juga dan kita laporkan ke kantor wilayah,” tuturnya.

Kini, lanjut Ridwan, oknum yang terlibat kasus narkoba itu ditarik ke Kanwil Kumham Sirabaya, Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Dia langsung ditarik ke kantor wilayah untuk pemeriksaan lebih lanjut di sana,” ujarnya.

Ridwan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah peredaran narkoba di rutan.

“Tetap kita berusaha mencegah tadi itu dengan cara penggeledaha yang kita lakukan, tes urine yang kita lakukan bersama teman-teman,” tuturnya.

(Abn/rilpolitik)

Artikel Netizen Protes Petugas Rutan Terlibat Narkoba Hanya Disanksi Pembinaan, Karutan Sumenep: Kewenangan Kanwil pertama kali tampil pada Rilpolitik.