SUMENEP, Rilpolitik.com – Praktisi hukum Madura, Sulaisi Abdurrazaq menilai Pilkada Sumenep 2024 sebagai Pilkada paling kacau sepanjang sejarah.
“Jadi saat ini saya menilai Pilkada Kabupaten Sumenep adalah Pilkada yang paling kacau sepanjang sejarah. Inilah yang disebut oleh ilmuan politik Liberal Machiavellian Election,” kata Sulaisi dalam pernyataannya pada Selasa (26/11/2024) malam ini.
Bukan tanpa alasan Sulaisi menyebut Pilkada Sumenep tahun ini sebagai yang paling kacau dalam sejarah. Dia mengungkap, hingga malam ini masih banyak pemilih yang belum mendapat undangan pencoblosan. Padahal, pencoblosan akan berlangsung besok.
“Jadi Pilkada paling kacau saat ini. Kenapa paling kacau? Selain tebaran duit yang luar biasa, hujan duit di Sumenep yang luar biasa, ternyata banyak sekali sampai malam ini, pemilihan sudah besok, pemilih banyak sekali yang tidak menerima undangan atau C6,”
Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu menyampaikan pemilih tidak mendapat undangan bukan hanya terjadi di kepulauan atau pedalaman saja.
“Bahkan, di kota masih banyak yang belum menerima C6 atau undangan untuk mencoblos. Gila ini, bro. Kacau,” ucapnya.
Selain itu, katanya, lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlalu jauh dari tempat tinggal pemilih.
“Jadi ada TPS 50 meter dari rumahnya, tetapi di dalam undangan itu dia harus mencoblos di TPS sejauh 3 kilometer,” tuturnya.
Sulaisi pun secara tegas menyebut KPU sebagai sumber atau biang kerok dari kekacauan Pilkada Sumenep tahun ini.
“Saya konfirmasi ke penyelenggara di Prenduan, ke beberapa orang yang sebelumnya jadi Pantarlih, ini dugaannya terjadi karena kesalahan input atau administrasi data pemilih dan TPS, di KPU persoalannya,” katanya.
Lebih lanjut, Sulaisi pun menyarankan kedua paslon yang bertarung di Pilkada Sumenep untuk menyampaikan keberatan atas kekecauan yang terjadi.
“Ini problem kita dan saya berharap silakan ajukan keberatan Paslon baik paslon 01 maupun Paslon 02. Inilah peristiwa yang terjadi dalam Pilkada Sumenep saat ini,” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
