JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit 0,09 persen atau Rp21 triliun per Mei 2025. Kondisi ini berbeda dengan bulan sebelumnya yang justru surplus sebesar Rp4,3 triliun.
Hal itu diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
“Posisi 31 Mei (2025) mengalami defisit Rp21 triliun. Kalau bulan lalu (April 2025) surplus Rp4,3 triliun, bulan ini defisit,” tutur Sri Mulyani.
Penyebab defisit adalah penerimaan negara yang baru mencapai Rp995,3 triliun atau setara 33,1 persen dari target APBN 2025.
Pendapatan negara dikantongi dari penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp122,9 triliun.
Di lain sisi, ada pemasukan dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp188,7 triliun per 31 Mei 2025.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia membelanjakan uang lebih besar senilai Rp1.016,3 triliun. Jumlah tersebut setara 28,1 persen dari pagu anggaran yang tersedia.
Sri Mulyani merinci belanja negara dialokasikan untuk pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun atau 25,7 persen. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp322 triliun alias 35 persen terhadap APBN 2025.
Sementara itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp192,1 triliun alias persen terhadap APBN tahun ini.
