Sidang HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Pigai: Bayaran, Sudah Biasa Dulu Kami Lakukan

JAKARTA, Rilpolitik.com – Sidang Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, turut menyinggung pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia.

Adalah anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye yang menyinggung isu tersebut. Dia mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Tim Kuasa Hukum TKN Prabowo-Gibran, Natalius Pigai merespon pertanyaan tersebut. Dia menyebut pertanyaan itu sebagai titipan dari salah satu tim sukses Capres dan Cawapres 2024.

“Saya tahu itu pertanyaan titipan dari Tim Sukses salah satu Capres melalui teman-teman saya,” kata Pigai dikutip dari akun X miliknya, @NataliusPigai2 pada Minggu (17/3/2024).

“Itu pertanyaan bayaran dengan sejumlah Dollar tapi tidak banyak,” tambah dia.

Mantan Anggota Komnas HAM RI itu mengaku, menitip isu bayaran ke negara-negara miskin untuk disuarakan sudah menjadi kerjaannya dulu.

“Dulu kami suka cari negara-negara miskin dengan bayaran sejumlah uang agar kepentingan kita disuarakan,” tutur dia.

Sebab itu, dia mengaku tidak kaget dengan munculnya isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 dalam sidang Komite HAM PBB.

“Jadi tdak Serius & biasa saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024 di Jenewa, Swiss, yang berlangsung pada Selasa (12/3/2024).

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.

“Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata Ndiaye.

Dia menambahkan, “Apa langkah-langkah diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?” tanyanya.

Tak hanya itu, Ndiaye juga bertanya apakah Pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.

Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan itu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.

(Ah/rilpolitik)