NasionalPolitik

Resmi Diumumkan, Ini Alasan PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya

5389
×

Resmi Diumumkan, Ini Alasan PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya

Sebarkan artikel ini
PDIP pecat Jokowi dari keanggotaan partai.

JAKARTA, Rilpolitik.com – PDIP Perjuangan secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. PDIP juga memecat anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka (anak) dan Bobby Nasution (menantu) serta 27 kader lainnya.

Pemecatan Jokowi ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).

Surat Keputusan (SK) Pemecatan itu tertuang dalam SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP.

“Menetapkan, memberi sanksi pemecatan kepada Jokowi dari keanggotaan PDIP,” kata Komar membacakan surat keputusan itu.

PDIP dengan demikian juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. SK juga menegaskan sejak surat itu, PDIP tak memiliki hubungan apapun dengan Jokowi.

“Empat, DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan SK ini pada Kongres yang akan datang,” ucap Komar.

Setidaknya ada dua alasan PDIP memecat Jokowi dari daftar kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Pertama, Jokowi telah dianggap melanggar AD/ART partai dengan tidak mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 kemarin.

Kedua, Jokowi dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi MK yang disebut menjadi awal rusaknya sistem demkorasi, sistem hukum dan sistem moral-etik.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus menjelaskan alasan partainya baru memecat Jokowi sekarang meski sudah berseberangan sejak Pilpres 2024 lalu. Menurutnya, PDIP ingin menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden.

“Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy.

PDIP juga ingin fokus menghadapi pilkada setelah pilpres dan pileg. Kini, partainya baru memiliki waktu mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran.

“Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *