Putusan MK: Pejabat Daerah dan TNI/Polri Bisa Dipidana Jika Tak Netral di Pilkada

JAKARTA, Rilpolitik.com – Pejabat negara dan anggota TNI/Polri yang terbukti tidak netral atau terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada bisa dipidana penjara.

Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Dalam putusannya, MK memasukkan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/Polri” pada Pasal 188 Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 188 UU 1/2015 itu mengatur sanksi untuk pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa, atau sebutan lain/lurah yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 bisa dikenakan pidana penjara dan denda.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo dalam persidangan, Kamis (14/11/2024).

Dengan adanya frasa “pejabat daerah” dan TNI/Polri” pada putusan tersebut, maka pejabat daerah dan TNI/Polri yang membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu seperti dijelaskan pada Pasal 71, bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.

Sebagain informasi, permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang konsultan hukum, Syukur Destieli Gulo.