JAKARTA, Rilpolitik.com – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Henri Subiakto mengkritik pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada 2024.
Menurutnya, dukungan tersebut menujukkan ketidaknetralan yang sangat dari seorang kepala negara.
“Cara pak @prabowo memberi dukungan dan endorse pada pasangan calon gubernur/wagub Jateng ini menunjukkan sikap yang terang terangan, tanpa malu. Seolah yang dilakukan tidak menabrak etika, dan biasa dalam politik,” kata Henri pada Minggu (10/11/2024).
“Ini wujud ketidaknetralan yang nyata dan ditunjukkan secara sangat kasar oleh kepala negara,” sambungnya.
Henri menyebut Prabowo tidak ada bedanya dengan Jokowi yang ikut campur urusan politik elektoral. Padahal, katanya, Prabowo dalam pidatonya pada saat pengucapan sumpah jabatan berjanji akan menjadi presiden semua golongan.
“Ternyata ajaran “cawe-cawe” Jokowi telah merasuk dan merusak cara berpikir dan reputasi pak Prabowo, yang dalam pidato ingin jadi tokoh pemersatu, toleran dan merangkul semua pihak,” ujarnya.
Ia masih berharap Prabowo konsisten dengan ucapan dan janji untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Paslon daerah-daerah lain yang didukung KIM tentu juga ingin dan berharap diendorse Presiden RI sebagaimana di Jateng. Mudah-mudahan pak Prabowo tidak ikut-ikut bohong dan mencla-mencle seperti pendahulunya,” pungkasnya.
Diketahui, Prabowo memohon kepada warga Jawa Tengah untuk memilih cagub-cawagub Luthfi-Yasin pada Pilgub 2024. Ia menilai keduanya sosok yang tepat memimpin Jateng dan bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sebuah video yang diunggah dalam akun Instagram Ahmad Luthfi pada Sabtu (9/11/2024).
“Saya memohon saudara-saudaraku rakyat di Jawa Tengah pada pemilihan di kepala daerah yang datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” kata Prabowo.
(War/rilpolitik)
