Rilpolitik.com, Jakarta – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menyoroti kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Firli diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pertemuan dan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Arsul, kasus etik atau hukum yang menyangkut penegak hukum harus segera diselesaikan.
“Kasus etik ataupun kasus hukum yang menyangkut penegak hukum, apakah itu di @KPK_RI, Polri @DivHumas_Polri atau @KejaksaanRI dan lain-lain perlu prioritas penyelesaian,” kata Arsul melalui akun X-nya pada Selasa (21/11/2023).
Sebab, jelas Arsul, jika kasus tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak terhadap persepsi publik akan penegakan hukum di Indonesia.
“Kasus seperti ini tidak sekedar menyangkut pribadi yang bersangkutan, tapi terkait dengan marwah kelembagaan penegakan hukum,” ujar Arsul.
“Ketika penegak hukum memproses penegak hukum dan itu berlarut, maka tak akan terhindarkan berkembangnya opini di ruang publik bahwa yang terjadi “sedang saling sandera”, “lagi tarik-menarik”, “masuk angin”, “backing-nya kuat” atau “lagi bargain” dan sebagainya,” tukas Arsul.
Diketahui, Firli saat ini menjalani proses etik di Dewas KPK terkait pertemuandan dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Firli menjalani pemeriksaan pada Senin (20/11/2023).
Selain proses etik, pertemuan dan dugaan pemerasan Firli dengan SYL juga diusut secara pidana oleh Polda Metro Jaya.
Dalam perkara itu, Firli masih berstatus saksi. Proses hukum berlarut-larut karena Firli juga berulangkali tidak menghadiri panggilan penyidik.
Sejauh ini, Firli telah diperiksa dua kali yakni pada 24 Oktober dan 16 November.
Pada pemeriksaan yang kedua, Firli menutupi wajahnya di dalam mobil menggunakan tangan dan tas. Ia mencoba menghindari kamera wartawan.
