JAKARTA, Rilpolitik.com – Pakar politik, Arifki Chaniago, menilai usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD merupakan langkah mundur dari capaian demokrasi elektoral Indonesia. Ia mengatakan Pilkada langsung memang tidak sempurna, tetapi mengembalikannya ke DPRD bukan jawaban.
Menurut Arifki, Pilkada oleh DPRD tidak menyelesaikan persoalan. “Itu hanya memindahkan persoalan dari ruang publik ke ruang elite, dan publik akan membacanya sebagai pengurangan hak memilih,” kata Arifki dalam keterangannya pada Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa narasi ‘efisiensi pemilu’ sering dipakai dalam diskusi elite, tetapi hampir tidak pernah menjadi keluhan utama rakyat di daerah. Yang justru dikeluhkan adalah buruknya tata kelola kampanye, lemahnya penegakan hukum pemilu, hingga minimnya edukasi politik.
“Kalau vas bunga jatuh karena raknya goyang, yang harus diperbaiki itu raknya, bukan menyembunyikan bunganya ke gudang. Demokrasi kita bermasalah bukan karena rakyat memilih langsung, tetapi karena infrastruktur politiknya tidak diperkuat,” jelasnya.
Menurut dia, usulan kembali ke DPRD justru semakin membuka pintu lebar politik transaksional. Mekanisme pemilihan oleh segelintir anggota DPRD membuat akuntabilitas kepala daerah tidak lagi diarahkan kepada rakyat, tapi kepada elite yang memilih.
“Risikonya sederhana: kepala daerah lebih sibuk menjaga suara di ruang tertutup ketimbang bekerja untuk suara publik. Kita pernah hidup dalam model itu dan tidak ada nostalgia yang perlu dirayakan,” ungkap Arifki.
Dari sisi komunikasi politik, lanjut Arifki, wacana Pilkada oleh DPRD ini juga dinilai tidak peka terhadap suasana publik.
“Di tengah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai dan lembaga legislatif, menawarkan pengalihan kewenangan pemilihan kepala daerah ke DPRD justru memperburuk jarak antara elite dan warga,” ujarnya.
“Ini semacam pesan yang tidak sinkron: ketika publik menuntut transparansi dan partisipasi yang lebih besar, justru muncul wacana yang mengembalikan proses politik ke ruangan tertutup. Secara persepsi, ini langkah yang sangat kontra dengan arus publik,” sambung dia.
Ia menambahkan bahwa wacana ini tampak lebih sebagai manuver politik ketimbang kajian serius. “Karena dengan Pilkada lewat DPRD kita tak lagi mengenal figur seperti Jokowi, Anies, Sandi, Ahok, Risma, dan lainnya. Pernyataan ini, tentu akan berdampak terhadap dinamika UU Pemilu dan kalkulasi parpol melihat potensi pemilu 2029,” kata dia.
“Kalau wacana sebesar ini muncul hanya sebagai lemparan awal tanpa desain lengkap, itu menunjukkan bahwa ini sekadar diskursus awal UU pemilu tahun 2026 yang sedang dilakukan ‘tes ombak’. Aturan tidak boleh dikelola dengan metode ‘lempar dulu, lalu lihat ‘siapa saja yang marah’ dan selanjutnya dibatalkan,” sambungnya.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menegaskan bahwa demokrasi lokal tidak perlu dirombak ke belakang, melainkan diperbaiki ke depan. Yang dibutuhkan adalah perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, literasi politik, dan pembiayaan politik yang transparan. Bukan mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Kita memperbaiki mesin, bukan mengganti penumpang.
“Dengan bola wacana telah digulirkan, ia menilai respons publik dan partai lain akan menentukan apakah ide ini akan semakin mengecil atau justru menjadi perdebatan nasional. Yang jelas, menurutnya, demokrasi Indonesia layak mendapat argumen yang lebih kuat daripada sekadar alasan tidak mau pusing regenerasi kepemimpinan nasional yang berasal dari daerah,” tutup Arifki.
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah dipilih DPRD. Usulan ini disampaikan saat puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Usulan ini disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga hadir dalam kegiatan tersebut. Prabowo menilai usulan itu merupakan solusi agar politik tidak ditentukan oleh orang berduit.
Prabowo pun menyampaikan akan menggalang kekuataan politik untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah ke depan.
“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” imbuh Prabowo.
