JAKARTA, Rilpolitik.com – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menunda kadernya mengikuti retret kepala daerah di Magelang sebagai ekspresi kemarahan usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
“Saya kira itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan setelah Hasto ditahan KPK. Kan itu yang ditangkap oleh publik,” kata Adi Prayitno kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).
Menurut Adi, penahanan Hasto telah secara praktis telah mengubah sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebelumnya misalnya Megawati memiliki hubungan cukup mesra dengan Prabowo, bahkan keduanya memiliki riwayat pertemanan yang cukup panjang,” ujarnya.
Adi menilai sejatinya para kepala daerah kader PDIP sangat ingin mengikuti retret di Magelang. Sebab, puluhan kepala daerah kader PDIP yang telah standby di Magelang dan sekitarnya.
“Kalau melihat gesture wajah kader PDIP yang terpilih jadi kepala daerah, sepertinya mereka ingin sekali ikut retret. Cuman karena ada perintah partai, menunda mereka ikut retret, mereka standby di sekitaran Magelang. Ada yang di Yogyakarta, ada yang sudah di Magelang, ada di Semarang yang dekat Magelang,” ujarnya.
Namun, Adi menilai PDIP sedang melakukan boikot atas penahanan Hasto dengan cara meminta kader-kadernya menunda berangkat ke retret yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut, kata dia, sekaligus menjadi isyarat pembangkangan.
“Setelah Hasto ditahan KPK, kemesraan, chemistry, persahabatan antara PDIP dan Gerindra seakan akan sirna karena apapun judulnya, nunda, ini kan semacam boikot terhadap retret yang merupakan andalan pemerintah Prabowo Subianto. Suka tidak suka, retret itu mencerminkan kebijakan politik pemerintah, retret suka tidak suka mencerminkan wajah Prabowo Subianto,” jelasnya.
“Kalau kemudian retret yang merupakan wajah dari Prabowo, keputusan penting pemerintah tiba-tiba ada partai yang membangkang, tiba-tiba ada partai yang mengharamkan kadernya tidak ikut retret, tentu itu menjadi sebuah sesuatu negatif dalam sebuah hubungan,” tambahnya.
Adi memandang, semestinya PDIP melakukan perlawanan secara hukum jika tak terima dengan penahanan Hasto. Menurutnya, para kepala daerah PDIP tetap mengikuti retret dengan memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai.
“Secara prinsip, saya menilai retret penting. Kepala daerah PDIP mestinya memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai tapi secara prinsip, apakah PDIP marah dengan Hasto ditahan perlawanannya harus melalui hukum. Bukan politik dengan memboikot semacam ini,” tegasnya.
