JAKARTA, Rilpolitik.com – Pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang. Pemerintah ingin subsidi BBM tepat sasaran.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi dilakukan sebagai upaya efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.
“Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ,” ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Sejauh ini BBM yang disubsidi pemerintah adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara jenis Pertamax sengaja ditahan harganya dengan kompensasi kepada Pertamina.
Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan pemerintah berencana mendorong penggunaan bioetanol secara luas sebagai pengganti BBM bensin.
Cara tersebut diyakini akan mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara. Tak hanya itu, bioetanol bisa juga mengurangi polusi udara.
“Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah,” sebut Luhut.
“Nah ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi,” kata Luhut.
Menurut Luhut, lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis. Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat,” beber Luhut.