KPK Didorong Pecat Pegawainya Terlibat Judi Online

JAKARTA, Rilpolitik.com – Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memecat pegawainya yang terlibat judi online (judol).

“Kalau seandainya KPK mengambil ini ada sanksi pemecatan itu ya bagus untuk efek jera gitu, itu lebih maju dari instansi-instansi lainnya,” kata Trimedya, Selasa (9/7/2024).

Trimedya menyebut temuan adanya pegawai KPK main judi online membuktikan bahwa judi online tidak hanya menyerang masyarakat umum, tetapi juga penegak hukum.

“Memang itu jadi fenomena yang umum terjadi di Indonesia, judi online itu bukan cuma masyarakat bawah tapi masyarakat atas, termasuk para penegak hukum, itu yang terjadi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, politisi PDIP ini menyebut para pegawai yang terjerat judi online ini bukan hanya sekadar ironi. Menurutnya, fenomena ini semacam titik nadir atau puncak persoalan yang bisa ditolerir.

“Iya itu kalau sudah begitu bukan ironi lagi, titik nadir menurut saya, titik nadir, jadi seperti saya bilang tergantung, kalau sampai ke penegak hukum berarti titik nadir bahayanya judi online, titik nadir itu puncak dari yang bisa ditolerir gitu,” ujar dia.

Karena itu lah, dia mendorong KPK bersikap dan tidak perlu ragu. “Iya harus ambil sikap, dan nggak perlu ragu ragu ambil tindakan supaya nama baik KPK tetap terjaga,” kata dia.

Diketahui, KPK mengungkap sejumlah pegawainya terlibat judi online. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya akan memberantas permainan haram tersebut di internal lembaga anti rasuah.

“KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai. KPK sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik tercela ini tidak menjalar ke lebih banyak pihak,” kata Tessa dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan terdapat sekitar 17 pegawai KPK yang terlibat judi online.

Nawawi mengatakan pegawai yang terlibat permainan judi online itu di antaranya sopir hingga pengamanan. Namun, ia enggan menjelaskan berapa jumlah dan bagaimana proses penindakan para pegawai tersebut.

“Kami sudah memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan. Tapi kalau bisa belum dibuka,” katanya.