JAKARTA, Rilpolitik.com – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk pengadaan dan penyaluran program bantuan pangan beras dan minyak goreng yang akan disalurkan Februari dan Maret 2026.
Program ini dalam rangka menjaga tingkat inflasi nasional di kuartal I-2026. Adapun penugasan penyaluran bantuan diserahkan ke Perum Bulog.
“Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter MinyaKita selama dua bulan (Februari-Maret) sebesar 33,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” kata Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Dia menjelaskan, keputusan pelaksanaan bantuan pangan tersebut sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta (29/1/2026) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperbanyak dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV, seperti halnya pada penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Jumlah penerima program bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 direncanakan ditingkatkan menjadi 33,2 juta KPM setiap bulannya.
Jumlah KPM tersebut diperbanyak hingga 81,9% dari jumlah KPM program serupa sebelumnya yang berada di angka 18,2 KPM setiap bulannya.
Nantinya, setiap KPM mendapatkan 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi 1 bulan yang disalurkan oleh Perum Bulog.
Secara kuantitas untuk penyaluran 2 bulan sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.
