JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengungkap bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum kongres PDIP.
Sebagai informasi, Hasto saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis (9/1/2025).
Menurut Ronny, upaya penahanan terhadap Hasto dilakukan untuk mengganggu proses konsolidasi menjelang Kongres PDIP. Selain itu, penahanan juga dinilai untuk mengintimidasi partai berlambang kepala banteng itu agar tidak lagi kritis terhadap berbagai kerusakan yang dilakukan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaanya,” ujarnya.
Ronny menilai proses hukum terhadap Hasto mulai dari pemanggilan hingga penetapan sebagai tersangka dan penggeledahan bukan murni penegakan hukum.
“Tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget mengganggu atau meng-awut-awut internal partai menjelang kongres,” katanya.
Dia mengatakan, pimpinan KPK periode sekarang merupakan produk dari Jokowi. I menyebutnya sebagai KPK edisi Jokowi.
“Sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda, kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDIP melalui Sekjen Mas Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi,” ucapnya.
Ia juga menyebut KPK edisi Jokowi itu tidak berani menindaklanjuti berbagai laporan dugaan korupsi yang melibatkan anak dan mantu Jokowi.
“KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ronny menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan PDIP untuk tetap solid di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Kami menyerukan kepada semua kader, simpatisan, keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengawut-awut partai,” imbaunya.
Terakhir, Ronny menegaskan pihaknya akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum yang berjalan.
“PDIP akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
