JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjelaskan alasan dirinya mengusulkan kementeriannya mendapat anggaran Rp 20 triliun. Dia mengatakan sudah menyiapkan 200 lebih program kerja yang akan dijalankan.
“Kami memiliki lebih dari 200 program yang perlu dijalankan. Satu program saja bisa mencapai Rp 8,3 triliun, ditambah dengan kebutuhan gaji dan tunjangan sebesar Rp 1,3 triliun. Jika totalnya mencapai Rp 9,5 triliun, masih ada ratusan program lainnya yang membutuhkan dana,” jelas Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Sebagian besar program tersebut, jelasnya, bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang berjumlah sekitar 280 juta jiwa.
Untuk mencapai sasaran ini, Pigai menargetkan pembentukan 83 ribu kelompok masyarakat yang akan bergerak hingga ke pelosok negeri.
“Saya ingin HAM dapat dikenal dan dipahami di seluruh nusantara, langsung menyentuh 280 juta masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan 83 ribu kelompok yang tersebar di seluruh pelosok negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pigai menyebutkan bahwa setiap kelompok akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 100 juta untuk menjalankan program-program tersebut di wilayah pedesaan.
“Dari 83 ribu kelompok yang dibentuk di berbagai desa, masing-masing kelompok akan mendapatkan dukungan dana sebesar Rp 100 juta,” jelasnya.
Pigai juga menyatakan Kementerian HAM membutuhkan tambahan personel untuk mendukung operasional program.
Saat ini, kementeriannya memiliki 188 staf, namun dengan penambahan struktur organisasi baru, diperlukan sekitar 2.544 staf.
“Dengan struktur baru, kebutuhan staf akan mencapai 2.544 orang, dengan estimasi gaji dan tunjangan yang memerlukan lebih dari Rp 1 triliun. Ini belum termasuk anggaran untuk pelaksanaan program atau kebutuhan pembangunan lainnya,” pungkas Pigai.
