Naikkan PPN Disebut Cara Paling Mudah Tambah Pendapatan Negara

JAKARTA, Rilpolitik.com – Wakil Ketua (Waka) Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri mengungkapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan menghasilkan tambahan pendapatan negara sebesar Rp 70 hingga Rp 80 triliun.

Hal itu disampaikan Hanif dalam diskusi Insight Hub Vol 2 bertajuk ‘Wacana PPN 12%, Solusi Fiskal atau Beban Baru bagi Masyarakat?’ yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/15/2024).

Menurut Hanif, menaikkan PPN memang menjadi solusi paling gambang untuk menambah pendapatan keuangan negara.

“Kalau naik 1 persen itu berapa sih naik? Tambahnya Rp70-80 triliun,” sebut dia.

Meski begitu, politikus PKB itu meminta pemerintah mencari cara lain untuk meningkatkan sumber penerimaan selain dari PPN.

Ia menyinggung kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus menurun saat ini. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan perihal menaikkan PPN.

“Daya beli masyarakat kita juga masih banyak tantangan, menurun terus, PHK terjadi di mana-mana, terus kemudian industri manufaktur kita lagi jeblok, bahkan sejumlah pengamat ekonomi mengatakan kita ini sekarang sedang mengalami apa yang disebut sebagai deindustrialisasi,” ungkap Hanif.

Sebab itu, Hanif meminta pemerintah untuk mencari model lain dalam upaya meningkatkan tambahan pendapatan negara. Sehingga tidak hanya mengandalkan PPN saja.

“Nah, tantangan, saya lebih cenderung misalnya untuk menantang teman-teman di pemerintah terutama yang mengusung pajak ini untuk menggunakan model yang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara,” ucap Hanif.

“Kita bukannya tidak setuju (PPN 12 persen) bahwa pendapatan negara harus diberikan. Harus kita ini setuju. Cuma cara meningkatkannya kan ada banyak model yang mungkin harus dilakukan secara lebih baik di waktu yang datang,” lanjut dia.

Namun, menurutnya, masih banyak cara-cara lain bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi.

“Misalnya satu, dari sisi digitalisasi kota, ini menurut saya kan harus digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berlangsung di pemerintahan tapi kan levelnya itu harus di-upgrade terus-menerus,” ujar Hanif.

Selain itu, Hanif menyebut pemerintah juga bisa melakukan formalisasi kelompok ekonomi informal di Indonesia, terutama pada sektor UMKM yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Dia mengatakan masih banyak UMKM yang berada di luar sistem keuangan.

“Oleh karena harus dikasih edukasi, harus difasilitasi, harus dibantu, mungkin dikasih insentif agar mereka bisa bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu maka juga ada potensi pajak yang bisa diambil, kecil-kecil cuma kan jumlahnya besar gitu loh,” terang Hanif.