Daerah

Miris! Branding diri Sebagai ‘Bupati Kampung’, Sumenep di bawah Fauzi Punya 1500 Km Jalan Rusak

14860
×

Miris! Branding diri Sebagai ‘Bupati Kampung’, Sumenep di bawah Fauzi Punya 1500 Km Jalan Rusak

Sebarkan artikel ini
Bupati Sumenep Achmad Fauzi. (Foto: Rilpolitik.com)

Rilpolitik.com, Sumenep – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Sumenep menggelar aksi demonstrasi memprotes kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki di Jalan Adhirasa, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep pada Kamis (4/5/2023).

Massa membentangkan spanduk bertuliskan, “Kereta Api Dibanggakan, Jalan Rusak Dibiarkan”, sebagai bentuk protes kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi yang dianggap lebih mementingkan reaktivasi jalur kereta api ketimbang memperbaiki jalan rusak yang banyak ditemukan di Sumenep. Padahal kantor bupati sendiri tercatat secara administrasi terletak di desa Kolor.

Kordinator aksi Ardiyanta Alzi Candra mengatakan, jalan rusak sudah banyak dikeluhkan masyarakat karena tak sedikit kendaraan khususnya roda dua yang mengalami kecelakaan di lokasi. Ia pun meminta pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan persoalan infrastruktur jalan.

“Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah seharusnya lebih memberikan perhatian khusus terhadap persoalan infrastruktur jalan karena ini menjadi kepentingan kemaslahatan masyarakat secara umum,” ujarnya.

Kondisi jalan yang banyak mengalami kerusakan di Sumenep dibenarkan oleh anggota Komisi III DPRD Sumenep, M Muhri. Bahkan, tak tanggung-tanggung, menurut Muhri, setidaknya ada 1500 kilometer jalan kabupaten yang rusak baik di daratan maupun di kepulauan.

Kondisi ini tentu sangat miris mengingat Achmad Fauzi selaku bupati Sumenep selama ini membranding diri sebagai ‘Bupati Kampung’.

Banyaknya titik jalan rusak ini, aku Muhri, membuat pemerintah kabupaten Sumenep kesulitan karena terbatasnya anggaran yang berakibat pada penanganan yang lamban.

Namun demikian, Ketua Fraksi PKB itu mengklaim pemerintah terus berupa melakukan perbaikan di tengah terbatasnya anggaran.

“Yang paling mendesak itu pasti kita lakukan perbaikan,” kata Muhri dikutip dari Viva.co.id pada Sabtu (6/5/2023).

Tahun ini, ungkap Muhri, perbaikan infrastruktur jalan di kepulauan telah dianggarkan sebesar Rp 23 miliar.

Baca juga:  Sulaisi Ajak Publik Perjuangkan Hak-Hak Masyarakat Kepulauan Sumenep

“Jadi jangan khawatir terkait jalan, kita terus lakukan perbaikan. Meski APBD kita untuk menuntaskan semuanya tahun ini tidak mencukupi, tapi yang jelas terus kita lakukan perbaikan,” ujarnya.

Persoalan jalan rusak belakangan ini memang ramai menjadi perbincangan publik di Indonesia, terutama sejak tiktoker asal Lampung bernama Bima Yudho mengkritik kampung halamannya itu dengan sebutan ‘Lampung Dajjal’.

Kritik Bima itu disampaikan salah satunya karena persoalan jalan di Lampung yang rusak parah namun tidak kunjung diperbaiki.

Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung kondisi jalan di Lampung pada Jumat (5/5/2023) kemarin. Hasilnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memutuskan mengambil alih penanganan 15 jalan rusak di Lampung dengan anggaran Rp 800 miliar. Pengerjaan akan dilakukan pada Juni 2023 setelah melalui proses lelang.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta rakyat Indonesia untuk melaporkan kondisi jalan rusak parah di wilayahnya yang sudah lama tidak diperbaiki. Laporan cukup dilakukan melalui akun Twitter resminya, @jokowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *