JAKARTA, Rilpolitik.com – Koalisi Pemuda Peduli Hukum (KPPH) menduga Mahkamah Agung (MA) di bawah kepemimpinan Sunarto masih belum lepas sepenuhnya dari bayang-bayang ketua sebelumnya, yakni Hatta Ali.
Hal itu disampaikan Koordiantor KPPH, Faris dalam aksi demonstrasi di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (11/2/2025).
Mulanya, Faris mendesak KPK untuk segera memeriksa dan menangkap Hatta Ali lantaran disebut oleh KPK dalam sidang praperadilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Kamis (6/2/2025), memiliki kedekatan dengan buronan kasus suap penggantian antar waktu (PAW) Harun Masiku.
“Kami di sini meminta ketegasan daripada KPK untuk segera memeriksa secepat mungkin. Kita tidak mau di negara kita KPK tidak memiliki otoritas penuh dalam penegakan hukum. Kami datang ke sini untuk mensupport segala bentuk tindakan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Faris.
Faris pun berjanji pihaknya akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga KPK memproses Hatta Ali.
“Jika KPK tidak mampu atau takut dalam menegakkan hukum atau mentersangkakakn Hatta Ali, maka kami akan terus menyuarakan persoalan tersebut sampai Hatta Ali diproses secara hukum,” tegasnya.
Faris kemudian menyinggung berbagai skandal kasus korupsi yang menyeret para petinggi MA, termasuk skandal suap pengurusan perkara baru-baru ini yang melibatkan mantan pejabat MA, Zarof Ricar.
Menurut Faris, peristiwa tersebut menguatkan dugaan bahwa masih ada jaringan kepentingan yang berakar kuat di dalam sistem peradilan.
“Keterlibatan mantan Sekretaris MA hingga sejumlah hakim agung yang tertangkap KPK dan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa praktik mafia peradilan masih berlangsung,” ujarnya.
Pola demikian, lanjutnya, mungkin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kepemimpinan sebelumnya, dalam hal ini, Hatta Ali. Sebab, Hatta sendiri belakangan justru dikaitkan dengan buronan Harun Masiku.
“Nama Hatta Ali turut disebut dalam berbagai kasus, termasuk dalam konteks hilangnya buronan Harun Masiku,” katanya.
Faris pun menegaskan pihaknya tidak ingin MA di bawah kepemimpinan Sunarto masih berada di bawah bayang-bayang Hatta Ali. Apalagi, dalam hal pengambilan keputusan.
“Mahkamah Agung harus terbebas dari kungkungan Hatta Ali,” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
