Menteri Pigai Tuding Penolak RUU TNI Pengangguran dan Buzzer

JAKARTA, Rilpolitik.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)l, Natalius Pigai menuding pihak-pihak yang menolak revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) sebagai pengangguran dan buzzer.

Sebagai informasi, penolakan RUU TNI karena dianggap akan membangkitkan dwifungsi TNI seperti masa orde baru (Orba). Menurut Pigai, tak ada muatan atau pasal yang mengarah pada skema dwifungsi dalam RUU TNI.

Dia menyebut, narasi dwifungsi yang mengiri RUU TNI hanyalah imajinasi. Ia memastikan dwifungsi TNI adalah hal yang mustahil.

“Enggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuma imajinasi belaka, enggak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai pada Rabu 18/3/2024).

Pigai mengatakan, dwifungsi TNI tak mungkin terjadi lagi. Sebab, tak ada fraksi ABRI baik di DPR maupun MPR.

“Dasco bilang juga kan hanya tiga pasal (diubah dalam UU TNI), kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada Fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada enggak Fraksi (ABRI)?” ujarnya.

Pigai kemudian menilai pihak-pihak yang menolak RUU TNI dan melakukan penggiringan opini tentang kehadiran kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara hanyalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang enggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer kalau menurut saya,” tambah Pigai.