JAKARTA, Rilpolitik.com – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti ke Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Mahfud menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dalam penegakan keadilan di Indonesia.
“Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dalam penegakan keadilan dengan memberi amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong,” kata Hasto dalam pernyataannya yang diunggah di akun X resminya pada Jumat (1/8/2025).
Sebagai informasi, Tom Lembong sebelumnya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi importasi gula. Tom Lombong melawan vonis tersebut dengan mengajukan banding.
Di kasus yang berbeda, Hasto telah dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR Harun Masiku. Sebelum mendapatkan amnesti dari pemerintah, kubu Hasto hingga Kamis (31/7) siang menyatakan akan banding melawan vonis 3,5 tahun penjara tersebut.
Banyak pihak sebelumnya menilai kasus yang menjerat Tom dan Hasto tidak murni penegakan hukum dan dikaitkan dengan kepentingan politik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud MD pun berpesan agar tak ada lagi rekayasa hukum untuk menyandera lawan politik. Ia juga yakin Prabowo tidak akan tinggal diam.
“Ke depan tak boleh ada lagi yang menggunakan politik untuk merekayasa hukum melalui penyanderaan politik. Sebab kalau itu dilakukan bisa dihadang oleh Presiden,” tutup dia.
Diketahui, Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Wamensesneg, Juri Ardiantoro mengatakan, abolisi dan amnesti ini diberikan demi persatuan bangsa.
“Bapak Presiden, Pak Prabowo, di dalam memegang pemerintahan ini bahwa intinya kalau kita ingin maju, maka semua harus bersama-sama. Bergotong-royong, persatuan menjadi penting. Jadi semua elemen, semua unsur, semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan oleh Bapak Presiden,” ujar Juri.
“Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi misalkan ya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan, seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi kuncinya di situ,” imbuhnya.
(Faw/rilpolitik)
