SUMENEP, Rilpolitik.com – Cawabup Sumenep nomor 1, KH Unais Ali Hisyam mengoreksi Cabup nomor 2, Achmad Fauzi Wongsojudo terkait kepanjangan FKUB. Hal itu terjadi saat debat ketiga Pilkada Sumenep yang digelar KPU Sumenep pada Rabu (21/11/2024).
Sebagai informasi, debat ketiga ini mengambil tema, “Harmonisasi Pembangunan Pusat Hingga Daerah, serta Penguatan Lokal Wisdom dan Wawasan Kebangsaan”.
Pada segmen ketiga debat, moderator bertanya terkait strategi paslon berkaitan penyadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak minoritas dalam menjaga semangat kebhinnekaan.
Paslon 2 Achmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim (FAHAM) mendapat kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan. Fauzi mengatakan bahwa toleransi di Sumenep harus terus dijaga.
Cabup petahana itu mengatakan dirinya sudah melakukan langkah-langkah selama jadi bupati agar toleransi di Sumenep tetap terjaga. Salah satunya adalah membentuk FKUB.
“Kami sudah membuat yang namanya FKUB. Jadi Sumenep itu sudah ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini salah satu cara kita agar keberagaman, perbedaan agama, perbedaan suku itu bener-bener kita jaga,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.
Namun, kepanjangan FKUB yang disebutkan Fauzi rupanya salah. Kiai Unais pun mengoreksinya agar tidak menyesatkan.
“Saya koreksi ya. Kepanjangan FKUB itu bukan forum keberagaman, tapi kerukunan. Bukan forum komunikasi, tapi Forum Kerukunan Umat Beragama,” kata Kiai Unais merespons Fauzi.
Cawabup pendamping KH Ali Fikri itu menyayangkan Fauzi yang keliru menyebutkan kepanjangan forum yang diklaim dibentuk dieranya.
“Jadi mestinya sebagai kepala daerah tidak layak keliru dalam kepanjangan sebuah singkatan yang katanya sudah didirikan daerahnya,” ujarnya.
Terkait keberagaman, Kiai Unais mengaku sudah berkunjung ke sejumlah tempat ibadah lintas agama di Sumenep untuk menyerap aspirasi mereka.
“Kami datang ke Klenteng, kami mendengarkan aspirasi mereka. Kami datang ke Gereja Katolik, kami dengarkan aspirasi mereka. Kami datang ke Gereja Protestan, kami dengarkan aspirasi mereka,” ungkap dia.
Dari situ, Kiai Unais mengaku menemukan fakta bahwa selama ini tidak pernah ada sentuhan kepada mereka dari pemerintah daerah.
“Ternyata setelah kami tanyakan apakah ada sentuhan bagi mereka untuk peribadatan mereka, mereka menjawab tidak ada kecuali Protestan yang katanya hanya Rp 5 juta untuk ngecat mungkin ya kalau Rp 5juta. Jadi sangat tidak siginifikan. Jadi bentuk perhatian terhadap kerukunan umat beragama dan bantuannya terhadap mereka itu sangat tidak signifikan,” pungkasnya.
(Ah/rilpolitik)
