JAKARTA, Rilpolitik.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengkritik perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di sisa periode yang kurang dari dua bulan.
Djarot memandang reshuffle kali ini sebagai langkah Jokowi mengkondisikan kekuasaannya jelang lengser dari kursi presiden. Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada di pemerintahan baru mendatang di bawah kepemiminan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, salah satu menteri yang dicopot dalam reshuffle kali ini adalah kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menkumham.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet.
“Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham,” kata Djarot di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Djarot juga menduga reshuffle itu berhubungan dengan kehadiran Yasonna dalam deklarasi dukungan calon gubernur Sumatera Utara untuk maju di Pilkada 2024 pada Rabu (14/8/2024).
Selain itu, Djarot juga mempertanyakan efektivitas pemerintahan usai reshuffle karena sisa periode Jokowi hanya kurang dari dua bulan. Djarot mengkritik tindakan Jokowi itu sebagai langkah yang tak sesuai etika.
“Di dalam pemerintahan, meskipun itu hak prerogatif presiden, tetap ada etika-etika pemerintahan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu turut mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna. Dia menduga ada rencana untuk memanfaatkan sisa 43 hari efektif yang tersisa.
“Jangan-jangan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasonna,” ucap Adian dalam kesempatan yang sama.
Diketahui, Jokowi mencopot Yasonna Laoly dari Menkumham. Jokowi kemudian melantik politisi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai penggantinya. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin (29/8/2024).
Selain Supratman, Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Kepala BKPM/ Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



![Jokowi dan Gibran. [Foto: antara]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/05/1000062555-350x220.jpg)









![Jokowi dan Gibran. [Foto: antara]](https://rilpolitik.com/wp-content/uploads/2026/05/1000062555-180x130.jpg)


