MADURA, Rilpolitik.com – Kritikus politik Sulaisi Abdurrazaq mengomentari sinyal koalisi antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI Perjuangan di dua daerah di Madura, yakni Pamekasan dan Sumenep, pada Pilkada 2024. Bagi Sulaisi, jika koalisi kedua partai tersebut terwujud, yang paling dirugikan adalah PPP.
Sebab, menurut Sulaisi, PPP berpotensi ditinggal oleh konstituennya sendiri jika terpaksa berkohabitasi dengan PDIP. Bahkan, kata dia, PPP berpotensi dikutuk oleh para ulama dan kiai.
“Kenapa? Karena dari dulu kiblat perjuangan PPP itu sangat ditentukan oleh fatwa, nasehat, hasil musyawarah, arahan dari kiai, ulama serta tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi konstituen PPP,” kata Sulaisi dikutip dari pernyatannya yang diunggah di akun Tiktok @sulaisi_abdurrazaq, Kamis (8/8/2024). Sulaisi sudah mengizinkan rilpolitik.com mengutip pernyataannya.
Sulaisi berpandangan, jika PPP berkoalisi dengan PDIP, sama saja Partai Ka’bah itu mengalihkan kiblatnya dari ulama ke Kepala Banteng. Dia pun menilai itu sebagai bentuk pengkhiatan PPP terhadap konstituennya.
“Begitu kiblat PPP beralih kepada Kepala Banteng potensial PPP dikutuk oleh ulama, oleh kiai, oleh konstituen dan oleh umat yang berharap agar PPP ini tetap menjadi partai yang fokus untuk memperjuangkan syiar Islam selama ini. Karena ada dugaan pengkhianatan seperti itu akhirnya publik bisa mengutuk partai ini,” ujarnya.
PPP, kata Sulaisi, berpotensi akan menelan kekalahan jika memaksakan diri berkoalisi dengan PDIP pada Pilkada Pamekasan 2024.
“Karena di dalam sejarah politik di Pamekasan, sampai saat ini, tidak pernah ada satu kalipun sejarah Kepala Banteng bisa mendongak di Pamekasan sampai saat ini,” ucapnya.
Sulaisi pun curiga adanya faktor X yang memengaruhi internal PPP dalam mengambil keputusan jika terpaksa berkoalisi dengan PDIP.
“Jika PPP memaksakan diri kawin paksa dengan kader Kepala Banteng, pertanyannya apakah itu faktor kepentingan umat atau karena faktor pengaruh X yang memengaruhi internal PPP sehingga perjuangan PPP menjadi disorientasi. Dan itu potensial merusak PPP sendiri,” ujarnya.
Rekomendasi PPP di Sumenep
Kutukan serupa bisa juga dialami PPP Sumenep jika salah mengambil keputusan terkait figur yang akan diusung pada Pilkada Sumenep 2024.
Menurut dia, rekomendasi PPP untuk Pilkada Sumenep seharusnya milik Ketua DPC PPP setempat, KH Ali Fikri. Dia pun meyakini adanya pengaruh eksternal jika ternyata DPP PPP tidak merekom Kiai Fikri.
“Tidak bisa dipungkiri itu pasti pengaruh faktor X tadi yang dapat diartikan PPP berada dalam kooptasi kekuataan eksternal sehingga internal PPP sendiri tidak memiliki kedaulatan, tidak memiliki kemandirian untuk mengusung kadernya sendiri agar bisa berkontestasi dalam demokrasi Pilkada 2024,” ujarnya.
“Jika itu terjadi, maka kutukan kiai, kutukan ulama, kutukan konstituen, kutukan umat tidak hanya akan terjadi di Pamekasan, tapi juga akan terjadi di Sumenep,” sambungnya.
Alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu mangatakan, PPP di Madura hanya besar di dua tempat, yakni Pamekasan dan Sumenep.
“Jika di dua tempat ini ternyata partai ini mengkhianati ulama, mengkhianati kiai, mengkhianati umat, mengkhianati konstituennya sendiri, mengkhianati dan menumbalkan Ketua PPP sendiri, bagi saya itu adalah awal kehancuran PPP,” katanya.
Sulaisi menilai tak ada alasan bagi PPP untuk tidak mengusung Kiai Fikri di Pilkada Sumenep 2024. Dia menyebut Kiai Fikri sudah berhasil mempertahankan PPP untuk tetap eksis di tengah kepungan kekuatan PDIP di Kota Keris.
“Masih bisa survive, alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak diapresiasi, lalu ada upaya-upaya untuk memberi legitimasi karena Kiai Ali Fikri tidak loyal misalnya terhadap PPP yang itu dibuat-buat, bagi saya akan ada perlawanan lebih keras yang berisiko terhadap PPP sendiri,” tegasnya.
Dia pun meyakini ulama dan kiai tidak akan tinggal diam jika Kiai Fikri gagal mendapatkan rekom dari DPP PPP untuk berlaga di Pilkada Sumenep.
“Jika ternyata rekomendasi calon bupati Sumenep nggak turun ke Kiai Haji Ali Fikri seperti yang saya curigai selama ini, maka saya yakini kiai, ulama, umat, dan konstituen pendukung PPP akan mengutuk PPP dan di masa depan potensial PPP jeblok, tidak memperoleh kepercayaan lagi dari konstituennya,” ucapnya.
Sebagai informasi, untuk Pilkada Pamekasan 2024, PPP bersama PDIP dan PAN sudah bersepakat mengusung Achmad Baidowi sebagai Calon Bupati (Cabup). Deklarasi itu sudah dilakukan di Hotel Odaita Pamekasan pada Sabtu (27/7/2024) lalu. Sementara untuk Pilkada Sumenep, hingga kini belum ada keputusan dari DPP PPP.
(Ah/rilpolitik)
