Rilpolitik.com, Jakarta – Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mewanti-wanti agar jangan sampai Indonesia dipimpin orang yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM masa lalu.
Meski dalam pernyataannya Hasto tak menyebut nama, namun Jansen merasa pernyataan tersebut ditujukan kepada Prabowo. Jansen mempertanyakan pernyataan Hasto itu. Sebab, katanya, Prabowo justru pernah menjadi Cawapres pendamping Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 silam.
“Bukankah ini Prabowo yang sama yang pernah dijadikan PDIP & Ibu Mega Wakilnya di tahun 2009? Ataukah ada Prabowo lain atau kandidat lain mas?” tanya Jansen melalui akun X-nya pada Senin (11/12/2023).
“Jangan sampai inilah yang disebut habis manis sepah dibuang. Habis pernah jalan bareng-saling mencinta, caci makipun keluar,” imbuh dia.
Menurut Jansen, PDI Perjuangan sebenarnya sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk berbicara dugaan pelanggaran HAM Prabowo.
“Karena merekalah salah satu yang pertama kali menarik kembali dengan mengusung pak Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres tahun 2009. Dan akhirnya terus berlanjut sampai sekarang,” tukasnya.
Sebelumnya, Hasto menyinggung pasangan capres dan cawapres lain yang dia sebut tidak memberikan perhatian khusus pada isu HAM. Salah satunya karena tidak mencantumkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada visi-misinya.
Hal itu berbeda dengan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang disebut komitmen dengan isu HAM.
Dia mewanti-wanti agar jangan sampai Indonesia dipimpin oleh seorang pelanggar HAM.
“Jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada paslon yang tidak memasukkan (visi-misi) terkait HAM,” ujarnya pada Minggu (10/12/2023).
(War/rilpolitik)
