Ironi Warga Bluto: Punya Wabup, Jalan Utama ‘Salbut’

Penulis: Moh. Warqi
Warga asli Kecamatan Bluto yang sedang menempuh pendidikan S1 di Yogyakarta

---

Kecamatan Bluto memang bukan pusat dunia, tapi ia pernah jadi pusat harapan dan doa. Dari tanah ini, seorang putra daerah naik menjadi Wakil Bupati, jabatan yang (dalam bayangan warga) minimal cukup untuk memastikan jalan utama tidak berubah jadi wahana uji nyali.

Tapi justru yang terjadi sebaliknya: jalan utama warga Bluto hari ini seperti ujian kesabaran berjamaah. Jalan utama, setidaknya dari Karangcempaka hingga pertigaan Bluto, aspalnya banyak mengelupas, lubang menganga, tambal sulam berserakan seperti niat baik yang datang setengah hati. Jalannya “salbut” kata orang-orang. Satu lubang, satu guncangan. Kadang dua lubang, bonus refleksi hidup.

Jalan hancur juga terdapat di jalur utama utara Pasar Kapedi yang menjadi penghubung banyak desa. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun tak pernah tersentuh kebijakan penguasa. Lubang berukuran besar terjadi di mana-mana. Kondisi jalan yang rusak, ditambah permukaan jalan yang miring membuatnya seperti arena simulasi bencana. Meleng dikit, bisa-bisa nyawa menjadi taruhannya.

Gongnya adalah di depan rumah Wakil Bupati sendiri. Jalan salbut semrawut ditindih dengan marka jalan berlapis, tebal dan padat (speed trap/polisi tidur). Mungkin harapannya biar setiap pengendara tidak hanya pelankan kemudi, tapi bisa sekalian mengambil posisi hormat. Namun yang terjadi justru kendaraan terasa seperti sedang dites ketahanan suspensi.

Ironi, warga Bluto ikut mengantar wakilnya ke kursi kekuasaan, tapi jalan untuk pulang tetap harus ditempuh dengan zig-zag penuh doa. Dari kampanye ke kenyataan, ternyata bukan cuma jaraknya jauh, tapi juga kualitas jalannya.

Di titik ini, warga mulai bertanya, sebenarnya posisi Wakil Bupati itu apa? Representasi kekuasaan, atau sekadar pelengkap struktur? Sebab jika kampung halaman sendiri saja tak kunjung tersentuh perbaikan, sulit menepis kesan bahwa jabatan itu lebih mirip pajangan: ada, tapi tak terasa.

Tapi ini bukan sekadar soal jalan. Ini lebih ke daya tawar politik (bargaining power) yang seharusnya melekat pada seorang pejabat publik. Ketika infrastruktur dasar di basis dukungannya sendiri terbengkalai, publik berhak curiga: apakah sang wakil benar-benar punya pengaruh dalam pengambilan keputusan? Atau hanya hadir dalam foto-foto seremonial, tanpa cukup daya tekan di meja kebijakan?

Lebih jauh, apakah mesin politik pengusungnya memang cukup kuat? Apakah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dikenal punya basis kultural dan jejaring akar rumput, tidak cukup solid untuk memastikan minimal satu ruas jalan di depan rumah Wabup bisa mulus?

Atau justru masalahnya bukan pada kekuatan partai, tapi pada bagaimana kekuatan itu digunakan, atau tidak digunakan.

Dan ironi itu belum selesai.

Kecamatan Bluto bukan hanya menyumbang satu Wakil Bupati. Daerah ini juga dikenal produktif mengantar banyak politisi duduk di kursi DPRD Sumenep. Nama-nama itu lahir dari dapil yang sama, menyerap suara dari jalan yang sama, dan ironisnya melewati kerusakan yang sama.

Apakah para wakil rakyat ini tidak cukup kuat untuk mendorong pembangunan di dapilnya sendiri? Atau jangan-jangan, dorongan itu memang tidak pernah benar-benar ada?

Atau, apakah mereka memang tidak terganggu ketika melewati jalan “salbut” ini? Atau mungkin sudah terlalu terbiasa, hingga guncangan itu tidak lagi terasa sebagai masalah, tapi sekadar rutinitas?

Padahal, jalan adalah bentuk paling dasar dari kehadiran negara. Ia tidak butuh pidato, tidak perlu baliho, tidak harus viral. Ia cukup mulus dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat warga merasa diperhatikan.

Lucunya, warga Bluto tidak menuntut hal muluk. Mereka tidak meminta bandara, pelabuhan, atau kawasan industri. Mereka hanya ingin jalan yang tidak membuat mereka merasa seperti sedang mengikuti seleksi astronaut setiap kali melintasi jalan utamanya.

Tapi bahkan untuk itu, realitasnya masih jauh.

Akhirnya, Bluto menjadi semacam cermin kecil: bahwa kedekatan geografis dengan kekuasaan tidak selalu berbanding lurus dengan perhatian. Bahwa punya “orang dalam” tidak otomatis berarti urusan jadi mudah. Dan bahwa dalam banyak kasus, jabatan tanpa daya tawar hanyalah simbol: rapi di struktur, kosong di fungsi.

Warga tetap melintas, tentu saja. Hidup tidak memberi opsi untuk menunggu jalan diperbaiki dulu baru bergerak. Tapi setiap guncangan itu, pelan-pelan membentuk kesadaran bahwa yang mereka butuhkan bukan sekadar wakil di kursi kekuasaan, melainkan kekuasaan yang benar-benar bisa mewakili.

Sebab kalau tidak, Kecamatan Bluto akan terus punya satu hal yang pasti: jalan rusak yang setia, dan ironi yang tak pernah absen.