Habiburrokhman Sepakat Usulan Hapus SKCK

JAKARTA, Rilpolitik.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Usulan ini langsung disambut positif Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Ia sepakat tak perlu ada SKCK sebagai sebuah persyaratan.

“Kalau saya pribadi (setuju), tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah (ada) SKCK,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

Politisi Gerindra itu mengatakan penghapusan SKCK bisa diberlakukan pada semua pihak, termasuk para mantan narapidana.

“Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang enggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana,” ujarnya.

Habiburokhman mengatakan, SKCK terkadang justru menyulitkan masyarakat dalam mencari pekerjaan.

“Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar, satu ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya,” ucap dia.

Lebih lanjut, dia mengklaim Komisi III juga sudah beberapa kali membahas soal SKCK ini dalam rapat bersama Polri. Ia berpendapat tak ada jaminan bahwa orang yang dapat SKCK tidak bermasalah.

“Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seinget saya tuh engak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM menyampaikan alasan mengusulkan agar SKCK dihapus. Salah satu tujuannya adalah demi memudahkan para mantan terpidana mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat.