Gerakan Rakyat Minta Jokowi Tanggung Jawab Soal Proyek Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA, Rilpolitik.com – Gerakan Rakyat menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan keputusan tanpa perhitungan kebijakan yang matang, dan kini terbukti menjadi beban ekonomi jangka panjang bagi negara.

Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna meminta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto, karena mewariskan proyek dengan beban keuangan besar di tengah upaya pemerintah saat ini memulihkan kondisi ekonomi nasional.

Menurut Nandang, proyek Whoosh dibiayai dari manapun, termasuk APBN, Danantara, maupun BUMN pada hakikatnya sama saja karena akan tetap menjadi beban rakyat. “Tidak ada istilah APBN atau Non-APBN, karena semua muaranya sama uang rakyat juga,” ujar Nandang dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Ia menjelaskan, total biaya proyek Whoosh yang tercatat mencapai sekitar USD7,27 miliar atau setara sekitar Rp120 triliun, termasuk cost overrun, kini diyakini oleh Gerakan Rakyat akan membebani negara dengan total beban keuangan jangka panjang yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp130 triliun setelah memperhitungkan biaya bunga dan restrukturisasi pinjaman kepada Tiongkok.

Skema pembayaran utang bahkan disebut bisa berlangsung hingga 60 tahun ke depan, membuat Indonesia harus terus mencicil kewajiban meski usia kereta cepat itu sendiri kemungkinan sudah melampaui masa pakainya.

“Kita akan tetap membayar cicilan ketika rel dan armadanya sudah aus dimakan usia. Ini ironi yang menunjukkan betapa lemahnya perencanaan kebijakan publik di masa lalu,” tegasnya.

Nandang menilai, restrukturisasi jangka panjang itu bukan solusi, tetapi bentuk penundaan beban yang justru memperparah tanggungan fiskal negara.

“Sangat tidak layak menganggap Whoosh sebagai transportasi publik yang wajar merugi, apalagi di tengah masih banyaknya infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, di berbagai daerah yang kondisinya tidak layak. Prioritas anggaran telah keliru,” tutur Nandang.

“Restrukturisasi 60 tahun bukanlah penyelamatan, melainkan pengalihan beban antar-generasi. Artinya, anak cucu kita nanti tetap harus membayar utang dari proyek yang manfaatnya minim bagi rakyat,” tambahnya.

Gerakan Rakyat menilai, permintaan maaf dari Jokowi penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kebijakan yang terbukti merugikan negara.

“Rakyat tidak anti pembangunan, tetapi menuntut pertanggungjawaban atas proyek yang sejak awal tidak layak secara ekonomi. Presiden Prabowo sekarang sedang fokus memperkuat ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas fiskal, namun harus menghadapi beban dari keputusan yang terburu-buru,” ungkap Nandang.